Sulbar Genjot Pendidikan Inklusif, Maksimalkan SDM untuk Anak Berkebutuhan Khusus
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), menggelar pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat RPJMD dan melalui platform Zoom ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan yang adil, setara, dan ramah bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas serta anak berkebutuhan khusus, Senin, (01/09)
Kegiatan ini sejalan dengan Misi Ketiga dari Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, menegaskan pentingnya pelaksanaan Permendikbudristek No.48 Tahun 2023 yang mengatur akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
“Kami ingin memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak pendidikan yang bermartabat dan sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya tegas.
Sulbar masih menghadapi tantangan berat dalam pembangunan manusia, antara lain angka stunting yang mencapai 35,4%, sekitar 48.105 anak tidak sekolah, serta tingginya angka pernikahan anak sebesar 11,25%. Pendidikan inklusif dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 70,46.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia RI, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, serta kepala sekolah dan guru dari berbagai daerah di Sulbar. Direktur Kepatuhan HAM menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Sekolah inklusi bukan pilihan, melainkan kewajiban,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, Halimah, guru SMA Negeri 1 Mamuju, mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam menangani siswa dengan gangguan emosi. Ia mengusulkan pelatihan khusus bagi guru agar lebih sabar dan efektif mengelola siswa tersebut. Guru dari Mamasa juga menyampaikan kebutuhan tambahan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khusus dan pelatihan teknis untuk guru SD.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan Polewali Mandar menyatakan bahwa pelatihan Guru Pendamping Khusus (GPK) akan segera dijadwalkan. “Semua sekolah harus siap menjadi sekolah inklusi. Tidak boleh ada penolakan terhadap anak disabilitas,” tegasnya.
Saat ini, dari 222 lembaga pendidikan formal di Sulbar, hanya 27 yang menerapkan pendidikan inklusif. Kabupaten Majene menjadi daerah dengan jumlah sekolah inklusi terbanyak, yakni tujuh sekolah. Pemerintah daerah diharapkan mempercepat pengalokasian anggaran tambahan, mempererat kolaborasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan komunitas difabel, serta menjadwalkan pelatihan untuk guru reguler.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting membangun budaya sekolah yang mengedepankan kesetaraan, toleransi, dan keberagaman.
“Dengan penguatan SDM dan dukungan kebijakan, Sulbar bergerak menuju pendidikan yang lebih manusiawi dan inklusif demi terwujudnya Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” pungkasnya. (*/Rigo Pramana)