Sulbar Gelontorkan Bantuan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Tahun 2025

Mamuju, TOKATA.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulawesi Barat (Sulbar) berkomitmen mengawal program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (TPPD) yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka–Salim S Mengga.

Kepala Dinas PMD Sulbar, Yakub F. Solon, menyatakan program ini mulai direalisasikan pada 2025 sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

“Tahun ini, sebanyak 426 desa menjadi penerima bantuan karena keterbatasan anggaran. Dana BKK ini sudah dapat dicairkan, dengan syarat kelengkapan administrasi terpenuhi oleh desa penerima. Kami berharap desa segera merespons proses pencairan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujar Yakub, Jumat (12/09).

Sebelumnya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka telah mensosialisasikan petunjuk teknis (juknis) BKK TPPD kepada perangkat desa. Ia menegaskan bahwa realisasi program ini merupakan janji kampanye yang mulai diwujudkan tahun ini.

“Janji kampanye saya, ketika menang pada Pilgub, adalah memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp1 juta untuk kepala desa dan Rp500 ribu untuk perangkat desa. Namun, pada 2025 ini kami berikan bonus tambahan selama lima bulan,” ungkap Suhardi Duka, Kamis (11/09).

Meski ruang fiskal masih terbatas karena masa jabatan yang baru berjalan, Suhardi memastikan penyesuaian anggaran memungkinkan program ini berjalan tanpa terkendala.

“Tahun ini, tidak ada lagi desa yang tidak kami beri bantuan. Saat ini sekitar 400 lebih desa yang menerima, dan pada 2026 sekitar 100 desa lainnya akan mendapat kesempatan, sesuai janji kampanye saya,” tegas Suhardi. (*/Rigo Pramana)