Sinergi Dinas Perkebunan dan Kejaksaan Sulbar Wujudkan Distribusi Bantuan Perkebunan yang Transparan

Polman, TOKATA.id – Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melakukan monitoring langsung penyaluran benih kakao dan pupuk organik di Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (18/09). Kegiatan ini dilakukan guna menjamin proses dan kualitas distribusi bantuan pemerintah kepada kelompok tani.

Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya dalam pembangunan sektor perkebunan, terutama komoditas kakao yang menjadi andalan daerah. Monitoring tidak hanya fokus pada kuantitas dan distribusi, tetapi juga pada mutu benih dan pupuk yang diterima petani, agar sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga pada poin utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan pelayanan dasar berkualitas.

Hadir sebagai perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kasi Pertimbangan Hukum A. Oddang Yakub, SH, MH, menegaskan bahwa kehadiran kejaksaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pendampingan hukum. Tujuannya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan.

“Kehadiran pendampingan hukum sejak awal sangat penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar, Muliadi, menyatakan pengecekan di lapangan fokus pada kualitas fisik benih kakao dan kondisi pupuk organik yang didistribusikan. Selain itu, mereka melakukan dialog dengan kelompok tani untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan menyerap masukan terkait kebutuhan petani ke depan.

“Monitoring ini untuk memastikan kondisi bibit kakao dan pupuk organik sesuai target penerima manfaat,” terang Muliadi.

Plt Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Faizal Thamrin, SE, menegaskan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sektor perkebunan secara bersih dan berintegritas.

“Dengan kolaborasi ini, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan diharapkan memberi dampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kakao di Sulawesi Barat,” tegas Faizal.

Kelompok tani pun memberi respons positif atas kehadiran pemerintah dan aparat hukum di lapangan. Mereka menyatakan kepercayaan dan optimisme bahwa program bantuan sungguh diperhatikan dan diawasi, sehingga hasilnya adil dan merata.

Melalui monitoring terpadu ini, Dinas Perkebunan bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat berharap menciptakan sistem penyaluran bantuan yang efektif, tepat sasaran, dan menjadi contoh model pembangunan perkebunan berkelanjutan demi kesejahteraan petani. (Rigo Pramana)