Kepala Bapperida Sulbar Wakili Gubernur Sulbar di Paripurna DPRD, Bentuk Sinergi DPRD dan Pemprov Sulbar dalam Penyusunan APBD 2026
Mamuju, TOKATA.id – Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Junda Maulana, mewakili Gubernur Suhardi Duka dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang membahas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (10/09).
Rapat yang digelar di ruang paripurna Sekretariat DPRD Sulbar ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, didampingi unsur pimpinan Munandar Wijaya dan Abdul Halim. Turut hadir jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar.
Dalam sambutannya, Junda Maulana mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi sebagai cerminan komitmen bersama dalam menyusun APBD yang berpihak pada kepentingan rakyat, dan sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Suhardid Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Ia menegaskan, semua pandangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting Gubernur sebelum memasuki pembahasan teknis di Badan Anggaran.
“Kami mengapresiasi masukan dari semua fraksi DPRD yang menunjukkan komitmen dalam menyusun APBD yang berpihak pada rakyat. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan penting untuk ditanggapi oleh Gubernur dalam paripurna berikutnya, sebelum masuk tahap pembahasan teknis di Badan Anggaran,” tegas Junda.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk bersinergi mewujudkan APBD yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulbar mencakup berbagai aspek strategis mulai dari arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, hingga efisiensi belanja daerah. Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya untuk menjalankan APBD 2026 sesuai masukan tersebut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
Pimpinan DPRD Sulbar menegaskan proses ini adalah bagian penting dalam mekanisme pembahasan APBD sebagai bentuk fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Seluruh masukan dari fraksi akan dijadikan dasar pembahasan lanjutan antara legislatif dan eksekutif.
"Rapat ini menjadi momentum awal dalam penyusunan APBD 2026 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Barat secara tepat dan berkeadilan." pungkas Junda. (*/Rigo Pramana)