Efektivitas Birokrasi Dipertanyakan, Pelatihan Anjab di Mamasa Cuma Seremonial

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (2), yang menegaskan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertugas membina penataan perangkat daerah kabupaten/kota.

Nur Rahmah Parampasi, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, menyatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan efektivitas birokrasi, efisiensi kerja, dan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan, program ini sejalan dengan misi Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga (SDK-JSM), yakni membangun SDM unggul dan berkarakter.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kami wajib membina perangkat daerah. Harapannya, organisasi dapat menempatkan pegawai sesuai kompetensi, menyederhanakan prosedur kerja, dan meningkatkan layanan publik,” tegas Rahmah.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas ASN Pemkab Mamasa dalam penataan kelembagaan, penyusunan Anjab, dan peningkatan pelayanan publik.

Hari Pertama: Pembahasan penataan kelembagaan, Anjab, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik, dilanjutkan pendampingan penyusunan Proses Bisnis (Probis), SOP, aturan seragam ASN, dan standar layanan publik.

Hari Kedua: Coaching clinic meliputi evaluasi kelembagaan, Analisis Beban Kerja (ABK), rekomendasi jabatan fungsional, dan penilaian kematangan perangkat daerah.

Alfredi, Kabag Organisasi Setda Mamasa, menyampaikan apresiasi atas pendampingan Pemprov Sulbar.

“Antusiasme peserta sangat tinggi. Kami sangat terbantu, terutama dalam pemahaman Peta Jabatan dan Anjab ABK,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan seluruh perangkat daerah Pemkab Mamasa, menandai komitmen Sulbar dalam reformasi birokrasi. Namun, pertanyaan kritis tetap mengemuka, akankah pelatihan ini berdampak nyata atau sekadar memenuhi kewajiban administratif. (*/Rigo Pramana)