Sosial Media
Home Advertorial Sulbar

Dari FGD ke Aksi Nyata, Sulbar Berbenah untuk Sungai Karama

1 min read



Mamuju, TOKATA.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Pencemaran Sungai Karama di Hotel Grand Putra Mamuju, Senin (30/06). Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) untuk membangun infrastruktur sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.  


Acara dibuka langsung oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Mamuju, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulbar, Kabid Pengendalian Pencemaran DLH Sulbar, serta perwakilan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.  


Dalam sambutannya, Zulkifli menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik.


 "Kami mengajak semua stakeholder bersinergi menyusun program pelestarian lingkungan, khususnya pengelolaan Sungai Karama," ujarnya.  


Melalui FGD ini, DLH Sulbar berharap terumuskannya kebijakan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Zulkifli juga mengimbau masyarakat di bantaran Sungai Karama untuk tidak membuang sampah ke sungai serta berpartisipasi dalam restorasi daerah aliran sungai.  


FGD diharapkan menghasilkan rencana aksi konkret, seperti reboisasi bantaran sungai, pengelolaan sampah terpadu, dan pembentukan komunitas peduli sungai. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran publik akan peran sungai bagi keberlanjutan ekosistem.  


Pengendalian pencemaran sungai merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai Permen LHK No. 27/2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sungai Karama termasuk sungai prioritas nasional yang pemantauannya menjadi tanggung jawab provinsi.  


Capain IKA Sulbar  

Indeks Kualitas Air (IKA) Sulbar tahun 2024 tercatat 55,93 (kategori sedang), menempati peringkat ke-19 secara nasional. Sementara IKA Kabupaten Mamuju sebesar 53,69 (kategori sedang), dengan peringkat ke-142 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dan ke-5 dari 6 kabupaten di Sulbar.  


FGD ini menjadi momentum sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menjaga fungsi Sungai Karama sebagai sumber kehidupan. (*/Rigo Pramana)

Additional JS