Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan dan Bulog Kawal Penyaluran Beras SPHP di Mamuju

Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Distapang), Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju, Satgas Pangan, dan Kodim Mamuju menggelar sosialisasi penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada para pedagang. Selasa (15/07)

Kepala Distapang Sulbar, Abdul Waris Bestari, menyampaikan bahwa Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga turut memberikan apresiasi kepada para pedagang yang hadir.

"Melalui kerja sama dengan Bulog, kami berupaya menstabilkan harga beras demi kepentingan konsumen. Untuk itu, hari ini kita berkumpul bersama para pedagang," jelas Waris.

Ia menekankan, program ini diharapkan dapat mengendalikan kenaikan harga beras yang belakangan dirasakan masyarakat. 

"Kami sebagai perpanjangan tangan Bapanas akan terus menjalankan arahan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga," tambahnya.

Waris juga mengingatkan agar tidak ada praktik permainan harga di pasaran, mengingat Satgas Pangan turut mengawasi proses distribusi. 

"Kami harap penyaluran berjalan lancar tanpa kendala. Jika ditemukan beras bermasalah, laporkan segera," pesannya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanca Mamuju, Muhammad Wahyuddin, menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP dilakukan secara bertahap dengan sistem dan prosedur terbaru. 

"Distribusi kini menggunakan aplikasi digital untuk memastikan transparansi dan pemantauan langsung oleh Bulog Pusat dan Bapanas," ujarnya.

Harga beras SPHP telah diatur dalam Keputusan Bapanas Nomor 215 Tahun 2025, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. (*/Rigo Pramana)