SDK-JSM Berkomitmen Membangun Sulawesi Barat dari Desa Kalonding
"SDK-JSM"
Mamuju - Calon Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menggelar kampanye terbatas di Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Pada kampanye kali ini, SDK didampingi oleh sejumlah pengurus dan pimpinan partai politik (Parpol) pengusul, termasuk PKS dan Partai Gelora, serta tokoh masyarakat setempat.
Ketua DPW Gelora, Hajrul Malik, dalam orasi politiknya, mengajak seluruh masyarakat di Desa Kalonding untuk memilih dan memenangkan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, SDK-JSM, serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Tina-Yuki.
"Mari kita semua memilih Tina-Yuki dan SDK-JSM untuk pembangunan daerah yang berkesinambungan dari kabupaten hingga provinsi," kata Hajrul Malik.
Ia menjelaskan alasan untuk memilih Tina-Yuki pada Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Menurut Hajrul, Sutinah merupakan sosok perempuan yang memiliki kerinduan untuk membangun daerah.
"Kita ingin melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan Sutinah selama 3,6 tahun terakhir dengan capaian yang luar biasa bagi Kabupaten Mamuju, mulai dari pembangunan infrastruktur kesehatan hingga pendidikan," ujarnya.
Hajrul menegaskan bahwa Tina-Yuki siap melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan, termasuk penataan desa dan kota.
"Sutinah kembali maju dan kali ini menggandeng Yuki Permana. Mereka hadir untuk menata desa dan mempersiapkan ibu kota," pungkas Hajrul Malik.
Ia juga menjelaskan alasan untuk memilih dan memenangkan SDK-JSM pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulbar dalam Pilkada serentak mendatang.
"Pak SDK dan JSM akan memperkuat pembangunan di seluruh wilayah Sulbar jika diberikan amanah oleh masyarakat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur," bebernya.
Hajrul menambahkan bahwa SDK-JSM telah merencanakan penggelontoran anggaran di seluruh kabupaten setiap tahunnya. Ia membeberkan sejumlah fokus pembangunan, termasuk infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
"SDK-JSM berencana menggelontorkan anggaran Rp 65 miliar hingga Rp 150 miliar di setiap kabupaten, sesuai dengan kebutuhan dari kabupaten tersebut," tutur Hajrul Malik. (rls)