Menjaga Laut, Menyejahterakan Pesisir: Ranperda Kelautan dan Perikanan Sulbar Masuki Tahap Harmonisasi
Mamuju, TOKATA.id – Laut bukan sekadar bentang alam yang membatasi daratan, melainkan ruang kehidupan, sumber penghidupan, sekaligus warisan yang menentukan masa depan masyarakat pesisir. Kesadaran itulah yang menjadi salah satu pijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan melalui penyusunan regulasi daerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Kamis (19/11/2026).
Penyusunan Ranperda ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, untuk menghadirkan tata kelola potensi kelautan dan perikanan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, regulasi tersebut diharapkan mampu memastikan kekayaan laut memberikan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan.
Rapat harmonisasi yang berlangsung sehari itu turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Habsi Wahid, selaku inisiator pembentukan Ranperda. Kehadiran penggagas regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan arah dan substansi pengaturan tetap sejalan dengan tujuan pembentukannya.
Pertemuan ini merupakan rapat harmonisasi kedua, setelah pada pembahasan sebelumnya muncul sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi perbaikan dari instansi teknis. Berbagai catatan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui konsultasi dengan kalangan akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), sebagai upaya memperkaya substansi sekaligus memperkuat landasan akademis dan konseptual rancangan regulasi.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat turut berperan dalam proses tersebut. Instansi ini diwakili Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ilham, dan Kepala Bidang TRL, Apriyadi. Keduanya memberikan dukungan teknis sesuai bidang tugas masing-masing, terutama menyangkut materi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Dalam draf Ranperda tersebut, terdapat enam pokok pengaturan utama yang menjadi fondasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meliputi:
- Ketentuan Umum, yang memuat definisi, batasan, dan istilah sebagai landasan pemahaman terhadap seluruh materi pengaturan dalam peraturan daerah.
- Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur pemanfaatan, perlindungan, serta pelestarian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil agar tetap terjaga keberlanjutannya.
- Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang diarahkan untuk mewujudkan aktivitas penangkapan ikan secara tertib, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
- Pengelolaan Budidaya Ikan dan Pemasarannya, yang mencakup pengembangan usaha budidaya, peningkatan produktivitas, serta penguatan akses dan jaringan pemasaran hasil perikanan.
- Pengawasan dan Pengendalian, sebagai instrumen untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan kelautan dan perikanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat yang hidup dan beraktivitas di kawasan pesisir.
Pada harmonisasi kedua ini, pembahasan berlangsung relatif lancar dengan dinamika diskusi yang lebih terkendali. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi catatan dalam rapat pertama telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan materi draf Ranperda. Dengan demikian, pembahasan kali ini lebih terfokus pada pemantapan substansi dan kesesuaian regulasi.
Salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian ialah memastikan seluruh materi muatan Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk berbagai regulasi pemerintah pusat. Keselarasan tersebut menjadi prasyarat penting agar produk hukum daerah yang nantinya ditetapkan memiliki kepastian hukum, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta dapat diterapkan secara efektif.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, setelah menerima laporan dari jajaran yang mengikuti rapat, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan kualitas regulasi, baik dari sisi substansi maupun kesesuaian hukumnya.
"Pada prinsipnya, kami mendukung proses penyusunan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini. Seluruh masukan dari instansi teknis harus menjadi perhatian agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat," ujar Safaruddin.
Ia berharap, ketika nantinya ditetapkan, Ranperda tersebut tidak berhenti sebagai dokumen hukum semata, melainkan menjadi pijakan nyata dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.
"Harapan kita, Ranperda ini nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan," lanjutnya.
Lebih jauh, kehadiran Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang mampu menyatukan berbagai aspek pengelolaan kelautan dan perikanan dalam satu kerangka regulasi yang komprehensif. Mulai dari perlindungan wilayah pesisir, pengaturan aktivitas penangkapan ikan, pengembangan usaha budidaya, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sebab, urusan kelautan dan perikanan tidak semata-mata berbicara tentang pemanfaatan kekayaan alam. Di dalamnya terdapat kepentingan yang jauh lebih luas, mulai dari keberlangsungan ekosistem laut, ketahanan ekonomi keluarga nelayan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan nilai tambah produk perikanan.
Bagi Sulawesi Barat yang memiliki potensi maritim cukup besar, tata kelola yang baik menjadi kebutuhan mendasar. Kekayaan laut harus dikelola secara bijaksana agar manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang.
Melalui proses harmonisasi yang terus dimatangkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD dan perangkat daerah teknis diharapkan mampu melahirkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memiliki daya guna dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, laut yang lestari dan masyarakat pesisir yang sejahtera semestinya berjalan beriringan. Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diharapkan menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan pengelolaan potensi maritim Sulawesi Barat yang berkelanjutan, produktif, berdaya saing, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. (*/Rigo Pramana)
