SI-EVAL KINANTI Diluncurkan, Pemprov Sulbar Perkuat Pengawasan Berbasis Digital
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah konkret itu ditandai dengan peluncuran Sistem Informasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (SI-EVAL KINANTI) melalui portal MI-AWASI oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana.
Peluncuran berlangsung di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa, 20 Oktober 2026. Inovasi yang dikembangkan melalui Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan memperkuat pengawasan internal pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Kehadiran SI-EVAL KINANTI menjadi jawaban atas tantangan pengelolaan data evaluasi yang selama ini masih bertumpu pada rekapitulasi manual. Selain berpotensi memperlambat penyajian informasi, pola tersebut juga menuntut pengelolaan dokumen yang lebih tertib, terukur, dan terintegrasi.
Melalui sistem digital, proses evaluasi diharapkan berjalan lebih efisien, dengan dukungan data yang lebih mudah dikelola serta mekanisme kerja yang semakin transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Junda Maulana menegaskan bahwa perkembangan zaman menuntut pemerintah meninggalkan pola kerja manual dan beralih menuju sistem digital yang lebih adaptif.
“Di era sekarang ini sudah dunia global, pekerjaan kita tidak lagi harus secara manual, tetapi pekerjaan kita sudah harus bergerak atau bergeser kepada cara-cara yang digital,” ujar Junda.
Menurut dia, transformasi digital bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat Panca Daya.
“Kenapa harus dengan cara digital? Karena kalau cara-cara dengan manual maka asas efisiensi, asas efektivitas, transparansi dan juga akuntabelnya akan kurang,” katanya.
Junda juga menyoroti pentingnya sistem yang mampu menjamin objektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pemerintahan. Menurutnya, mekanisme digital dapat membantu mengurangi ruang subjektivitas yang berpotensi muncul dalam proses pelayanan manual.
“Kalau orang mengurus sesuatu dia manual, ketemu sama saya baik personality karena saya punya teman mungkin saya bantu, tetapi kalau sistem kita tidak melihat itu. Kalau sistem tidak lagi mengenal, tapi semua aturan yang ditindaki. Oleh sebab itu kita harus bergeser, pekerjaan-pekerjaan kita harus bergeser kepada digitalisasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan inovasi tidak cukup diukur dari seremoni peluncuran. Sistem yang dibangun harus benar-benar digunakan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kinerja pemerintahan.
“Oleh karena itu saya mendukung dan berharap bahwa SI-EVAL KINANTI ini betul-betul diimplementasikan. Saya berharap prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan itu harus kita lakukan. Jangan sampai juga ini hanya kepentingan diklat, selesai diklat ya selesai tidak ada tindak lanjut,” tegas Junda.
Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Junda menyampaikan lima arahan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
Pertama, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat komitmen terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Kedua, setiap perangkat daerah diharapkan mendukung penerapan SI-EVAL KINANTI dengan menyampaikan data dan dokumen pendukung evaluasi secara lengkap, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, Inspektorat Daerah didorong terus memperkuat fungsi pengawasan intern. Peran tersebut tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga mencakup pemberian rekomendasi perbaikan yang konstruktif, penguatan pembelajaran organisasi, serta pendampingan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
Keempat, pengembangan dan pemanfaatan SI-EVAL KINANTI harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar digitalisasi tidak berhenti sebagai inovasi sesaat, melainkan tumbuh menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Kelima, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta membangun sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan budaya kerja berbasis data serta berorientasi pada hasil.
Peluncuran SI-EVAL KINANTI melalui portal MI-AWASI diharapkan menjadi langkah penting dalam mempercepat proses evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemprov Sulbar. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan data dan dokumen evaluasi diharapkan semakin tertib, transparan, dan mudah ditelusuri.
Lebih dari sekadar pembaruan sistem, inovasi ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan bertanggung jawab. Sebab, digitalisasi baru akan bermakna ketika teknologi tidak hanya mengubah cara kerja, tetapi juga memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan setiap kinerja pemerintah memberi hasil nyata bagi masyarakat. (*/Rigo Pramana)
