Satgas MBG Sulbar Perkuat Pasokan Pangan, Dorong Hilirisasi Produk Lokal
Mamuju, TOKATA.id - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan kebutuhan pangan sekaligus memperkuat kesiapan pasokan dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat.
Rapat yang berlangsung Senin (21/9/2026) di ruang rapat Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat itu mempertemukan unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tersebut sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, terutama dalam mendorong penguatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi masyarakat, serta ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Program MBG tidak semata berbicara tentang makanan bergizi. Di balik sepiring makanan, terdapat mata rantai pangan yang perlu disiapkan—dari produksi, pasokan, hingga distribusi. Karena itu, penguatan sektor pangan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan secara berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diwakili Kabid Kerawanan Pangan, Sofiawati Sofyan. Hadir pula Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Hamdani Hamdi bersama jajaran, serta Koordinator Regional BGN untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Sulawesi Barat, Firazh Ahmadillah, bersama jajaran.
Pembahasan difokuskan pada pemutakhiran data kebutuhan pangan MBG, kesiapan produksi, ketersediaan pasokan, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk memastikan kebutuhan program dapat terpenuhi secara tepat dan berkelanjutan.
Salah satu perhatian utama ialah penguatan hilirisasi pangan. Potensi produksi lokal didorong agar dapat terhubung dengan kebutuhan MBG melalui perencanaan yang lebih terukur. Dengan demikian, produk pangan lokal tidak hanya menjadi sumber pasokan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Rapat juga membahas pemetaan sumber pasokan dan penyelarasan data antara kebutuhan MBG dengan kemampuan produksi daerah. Akurasi data menjadi pijakan penting agar perencanaan pangan tidak berjalan dalam ruang kosong, melainkan bertumpu pada kebutuhan dan kemampuan produksi yang nyata.
Kabid Kerawanan Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Sofiawati Sofyan, mengatakan koordinasi antara Satgas MBG tingkat provinsi dan kabupaten terus diperkuat untuk memastikan komunikasi serta perencanaan pemenuhan pangan berjalan efektif.
"Sinergi lintas sektor diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan dan kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program di lapangan," tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Program MBG di Sulawesi Barat diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat rantai pasok dan hilirisasi pangan lokal. Dari sana, manfaat program diharapkan mengalir lebih jauh—kepada penerima manfaat sekaligus kepada petani, pelaku usaha, dan sektor pangan daerah.
(*/Rigo Pramana)
