Sulbar Percepat Pemenuhan SPM untuk Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
Mamuju, TOKATA.id – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar koordinasi terkait implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Kegiatan berlangsung di kantor Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 22 Juni 2026.
Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan pelaksanaan, pemenuhan, dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Koordinasi lintas sektor menjadi forum penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berjalan optimal, efektif, dan sesuai ketentuan.
Muhammad Dhany Sadry, S.IP., Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten. “SPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas. Diperlukan komitmen dan kolaborasi kuat agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, S.E., M.Si., mengatakan koordinasi yang berkesinambungan menjadi kunci menghadirkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang baik, pemenuhan SPM dapat berjalan lebih optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Murdanil.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan penguatan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*/Rigo Pramana)
