Sinergi Pemerintah dan KPK Kunci Perbaikan Tata Kelola Sulbar
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, memimpin dua agenda koordinasi penting pada Kamis (25/6/2026). Keduanya bertujuan memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan transparansi, serta mempercepat tindak lanjut rekomendasi yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemkab setempat.
Agenda pertama berlangsung di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu rapat penyiapan bahan untuk Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Ali Chandra didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, serta tim Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dari BPKAD Provinsi. Hadir pula kepala perangkat daerah lain yang terkait agenda pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi antara Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Materi yang dibahas meliputi progres tindak lanjut temuan BPK RI, perkembangan proyek strategis daerah, kondisi keuangan dan APBD, progres sertifikasi aset, tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI), pokok-pokok pikiran DPRD, serta implementasi sistem merit.
“Momen koordinasi seperti ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki kesiapan data dan bahan yang komprehensif guna mendukung rapat koordinasi bersama KPK RI,” kata Mohammad Ali Chandra. Ia menegaskan kesiapan BPKAD mendukung pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola keuangan dan aset yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ali Chandra menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan KPK merupakan instrumen krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap mampu menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola secara lebih optimal dan memperkuat implementasi program pencegahan korupsi di seluruh perangkat daerah.
Dalam kesempatan terpisah pada hari yang sama, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan koordinasi dari BPKAD Kabupaten Majene terkait penganggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, dan dihadiri Plt. Kepala Subbidang Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I, Muhammad Apriady.
Diskusi fokus pada mekanisme pengalokasian anggaran BKK, prioritas program yang didukung, serta kesesuaian perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan tujuan memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Koordinasi ini bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Majene, khususnya dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2026,” ujar Ali Chandra. Ia menegaskan kesiapan BPKAD Provinsi untuk mendampingi pemerintah kabupaten agar pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Kedua inisiatif ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Dengan koordinasi lintas perangkat daerah yang lebih intens, diharapkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan Provinsi Sulawesi Barat semakin terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*/Rigo Pramana)
