PPPK Dikerahkan hingga Kecamatan untuk Percepatan Pastipadu di Sulbar
Mamuju, TOKATA.id — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) berencana melibatkan sebagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) langsung dalam Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu). Langkah itu dimaksudkan memperkuat pendataan dan pendampingan masyarakat untuk menekan angka stunting dan kemiskinan di provinsi tersebut.
Rencana itu disampaikan SDK usai mendengarkan paparan pimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Baznas, BKKBN, BPS, dan mitra dunia usaha pada Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu. Kegiatan digelar di Ballroom lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 2 Juni 2026.
Dalam pertemuan, peserta membahas akar persoalan kemiskinan, antara lain keterbatasan sumber daya keluarga, rendahnya pendapatan, akses pendidikan yang belum merata, dan keterbatasan layanan kesehatan. OPD dan pemerintah kabupaten diminta memperkuat koordinasi agar penanganan stunting dan kemiskinan berjalan searah dan terukur.
Selain bantuan sosial jangka pendek, rapat menyinggung solusi jangka panjang: penyediaan listrik untuk keluarga miskin, dukungan terhadap petani, peningkatan akses pendidikan, serta penyediaan hunian layak bagi warga rentan. Peserta juga menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penentuan kebutuhan dan prioritas intervensi.
Gubernur Suhardi Duka menyatakan sebagian PPPK yang selama ini bekerja dari rumah dapat diberdayakan untuk kegiatan Pastipadu sampai tingkat kecamatan, terutama sebagai pendata dan pendamping lapangan.
"Dari paparan, yang saya catat banyak. Ada beberapa hal yang menjadi baseline saya, yang pertama adalah PPPK. Tugaskan sebagian PPPK untuk penanganan Pastipadu. Kalau kita kekurangan pendata dan sebagainya, tugaskan PPPK di kecamatan," ujar Suhardi Duka. "Nanti kita alokasikan PPPK ini untuk masuk di Pastipadu." (*/Rigo Pramana)
