DKP Sulbar Diperiksa Tim Audit, Perbaikan Sistem Jadi Tuntutan
Mamuju, TOKATA.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Tim Audit Pengawasan Kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulbar, Senin (22/6/2026). Tim dipimpin Sekretaris Dinas, Nursina Achir, dan diterima langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, di ruang kerjanya.
Audit ini bagian dari upaya Pemprov Sulbar memperbaiki tata kelola administrasi agar lebih akuntabel dan transparan, sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka dan dukungan Sekretaris Daerah Junda Maulana untuk optimalisasi kearsipan digital di seluruh OPD.
Nursina menjelaskan cakupan audit tidak hanya bidang kesekretariatan, tetapi juga mencakup sampling acak pada satu bidang teknis di DKP. Tujuannya memastikan standar pengelolaan arsip diterapkan merata. Hasil audit 2026 akan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja dan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan DKP Sulbar untuk anggaran 2027. Kebijakan ini menegaskan bahwa tertib administrasi menjadi indikator profesionalisme aparatur.
Dalam paparan, Nursina menyoroti dua temuan utama yang masih kerap muncul di OPD. Pertama, banyak surat dinas yang tidak menggunakan template standar dalam aplikasi SRIKANDI. Kedua, sejumlah surat elektronik belum sampai ke tahap disposisi tujuan, sehingga menghambat layanan publik.
"Ketertiban penggunaan template dan kelancaran proses disposisi adalah fondasi kearsipan modern. Tanpa itu, transformasi digital hanya menjadi beban administratif," kata Nursina.
Menanggapi temuan, Kepala DKP Sulbar Safaruddin mengakui tantangan teknis yang harus diselesaikan bersama. Ia menekankan penguatan pengawasan internal kearsipan, dengan Sekretaris Dinas memegang peran penting sebagai penanggung jawab harian.
Safaruddin juga mencatat perlunya perbaikan infrastruktur digital. "Kami mendukung audit ini sebagai evaluasi internal. Namun kami berharap perbaikan sistem operasi SRIKANDI, karena sering terjadi error saat pemrosesan surat yang malah memperlambat kerja pegawai," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, tiap perwakilan bidang di DKP Sulbar akan mempersiapkan proses sampling dan verifikasi dokumen. Edukasi tentang tata naskah dinas dan manajemen arsip digital akan digalakkan, karena kearsipan yang tertib mencerminkan kualitas pelayanan publik.
Dengan pengawasan ketat, perbaikan sistem, dan peningkatan disiplin kerja, DKP Sulbar optimis meraih predikat kearsipan terbaik dan memastikan hak TPP pegawai terpenuhi secara adil dan berbasis kinerja. (*/Rigo Pramana)
