BPKAD Sulbar Dukung Pencegahan Korupsi lewat Penguatan Tata Kelola
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin, mengikuti Rapat Penyiapan Bahan Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan yang digelar Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat itu berlangsung Kamis (25/6/2026) di kantor Inspektorat.
Tim Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di BPKAD Sulawesi Barat juga hadir. Pertemuan dihadiri kepala perangkat daerah yang terkait agenda pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi antara Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Materi yang dibahas meliputi progres tindak lanjut temuan BPK RI, perkembangan proyek strategis daerah, kondisi keuangan dan APBD, progres sertifikasi aset, tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI), data pokok pikiran DPRD, serta implementasi sistem merit.
Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra mengatakan forum ini penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah menyiapkan data dan bahan komprehensif untuk mendukung rapat koordinasi bersama KPK.
“BPKAD siap mendukung pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan. Koordinasi lintas perangkat daerah seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian isu strategis yang menjadi perhatian KPK,” kata Ali Chandra.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan KPK menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan semakin optimal menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola dan memperkuat implementasi program pencegahan korupsi di seluruh perangkat daerah. (*/Rigo Pramana)
