Pengawasan Itjen Kemendagri, Komitmen DKPPKB Sulbar Wujudkan Pelayanan Prima
Mamuju, TOKATA.id – Seperti pengawal ketat yang memeriksa setiap sudut benteng, Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) membuka pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui entry meeting di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (7/5/2026). Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar turut hadir, dirangkai uji petik di Kabupaten Mamuju.
Tahap awal ini menjadi panggung bagi tim pemeriksa menyampaikan ruang lingkup, tujuan, dan mekanisme pengawasan terhadap perangkat daerah. Fokusnya: memastikan program dan anggaran berjalan sesuai aturan, sekaligus mengukur efektivitas pelayanan publik yang transparan, optimal, dan tepat sasaran—sejalan visi Gubernur Suhardi Duka mewujudkan tata kelola pemerintahan prima.
Sekretaris DKPPKB Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, menegaskan kesiapan penuh. “Ini bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan sarana evaluasi untuk tingkatkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Sulawesi Barat,” ujarnya.
Kepala DKPPKB, dr. Nursyamsi Rahim, menambahkan komitmen tata kelola transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. “Pengawasan ini perkuat program kami, pastikan kebijakan beri manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lewat pengawasan ini, DKPPKB Sulbar berharap masukan konstruktif guna perbaiki kinerja, sambil sinergi dengan Itjen Kemendagri menuju pemerintahan bersih dan berorientasi rakyat. (*/Rigo Pramana)
