Bapenda Sulbar Belajar ke Sulsel: Strategi Perkuat PAD hingga 2027
Makassar, TOKATA.id — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat bersama Komisi II DPRD Sulbar menggelar kunjungan kerja ke Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (18/5/2026). Kunjungan bertujuan membahas strategi penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Rombongan DPRD Sulbar dipimpin Wakil Ketua I ST. Suraidah Suhardi dan anggota Komisi II. Dari Bapenda Sulbar hadir Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Muh Saleh, Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Rosianah M. Nadir, serta staf lainnya. Mereka diterima langsung Kepala Bapenda Sulsel A. Winarno Eka Putra beserta jajarannya.
Pertemuan membahas sejumlah isu strategis: optimalisasi pajak kendaraan bermotor, opsen pajak, Pajak Air Permukaan (PAP), dan pengawasan pajak alat berat. Bapenda Sulsel memaparkan praktik-praktik yang telah dijalankan, termasuk kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum (APH) dan kepolisian dalam pengawasan serta penagihan pajak kendaraan melalui Samsat.
Sulsel juga mengungkapkan skema Multi Years Project (MYP) yang berjalan hingga 2027 sebagai salah satu upaya memperkuat penerimaan daerah secara berkelanjutan. Paparan ini disertai pengalaman teknis dan kebijakan yang menjadi rujukan bagi daerah lain.
Diskusi menjadi dinamis saat DPRD Sulbar menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan di Sulbar. Data menunjukkan sebagian warga cenderung membeli kendaraan baru ketimbang melunasi tunggakan pajak. Hal ini menimbulkan tantangan dalam upaya menagih dan meningkatkan kepatuhan pajak.
Sektor Pajak Air Permukaan juga mendapat perhatian. Perusahaan perkebunan sawit, sektor industri, PLTA, dan PDAM disebut belum sepenuhnya memiliki water meter sebagai dasar penghitungan volume penggunaan air, sehingga penghitungan PAP belum optimal.
Bapenda Sulsel mengatakan penguatan regulasi dan sumber data menjadi kunci. Penyusunan aturan pemungutan mengacu pada pedoman Kementerian PUPR, serta diperkuat lewat kolaborasi dengan APH untuk mengawal potensi penerimaan daerah.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyatakan kunjungan tersebut menjadi ruang belajar penting. “Banyak strategi dan inovasi yang bisa menjadi referensi bagi Sulawesi Barat, terutama dalam pengawasan pajak daerah dan penguatan kapasitas fiskal,” ujarnya.
Menurut Abdul Wahab, langkah ini selaras dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*/Rigo Pramana)
