Harmoni Perencanaan Provinsi-Kabupaten: Diskusi LKPJ 2025 di Bapperida Sulbar
Mamuju, TOKATA.id – Seperti nakhoda yang menyelaraskan layar kapal di lautan perencanaan, Bapperida Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja DPRD Polewali Mandar untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Rabu (22/4/2026). Rombongan dipimpin Ketua DPRD bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ itu disambut Sekretaris Bapperida, Suhamta, didampingi para kepala bidang.
Forum strategis ini menyatukan visi pemerintah provinsi dan kabupaten, mengevaluasi capaian pembangunan sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka. Suhamta menekankan, LKPJ bukan sekadar laporan, melainkan momentum memperkuat perencanaan ke depan. “Forum ini krusial agar program daerah selaras dengan kebijakan provinsi,” ujarnya.
Kepala Bidang PPEPD Bapperida, Angga Tirta Wijaya, menambahkan bahwa sukses provinsi adalah akumulasi kinerja kabupaten seperti Polewali Mandar. Ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi 2025 yang melebihi target. Namun, isu krusial adalah efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam menekan kemiskinan.
“Masalah utama bukan besaran intervensi, tapi sinkronisasi data,” tegas Angga. Ketidakselarasan verifikasi data BNBA di daerah dengan survei BPS nasional (Maret dan September) sering membuat dampak bansos tak tercermin penuh. “Tantangannya: percepatan administratif agar intervensi tepat momentum, seperti irama orkestra yang presisi,” tambahnya.
Bapperida juga perkenalkan Indeks Modal Manusia (IMM) dalam RPJMD provinsi—pengembangan IPM yang lebih luas, termasuk penanganan stunting sebagai tolok ukur SDM jangka panjang. DPRD Polman singgung optimalisasi APBD Perubahan 2026 dan SILPA untuk ekonomi serta kesejahteraan.
Kepala Bapperida, Amujib, menegaskan strategi anggaran transisi harus presisi. “Pemanfaatan SILPA wajib strategis untuk capai target makro bersama,” katanya.
Pertemuan ditutup komitmen mempererat komunikasi, memastikan program pembangunan meresap merata ke masyarakat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
