Silaturahmi Lebaran, Jembatan Fiskal Sulbar Hadapi Batas Belanja 30%
Mamuju, TOKATA.id – Hangatnya Idulfitri menyatukan enam bupati Sulawesi Barat dalam open house di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu (22/3/2026). Di balik saling memaafkan, Gubernur Suhardi Duka memanfaatkan momen silaturahmi itu sebagai jembatan strategis, membahas persoalan krusial: batas maksimal belanja pegawai 30% yang mengintai 2027.
“Alhamdulillah, enam pemerintah kabupaten telah bersilaturahmi. Kita saling memaafkan—dosanya gubernur, dosanya bupati—sambil menyongsong tantangan ke depan,” ujar Suhardi Duka, suaranya mencerminkan kebersamaan yang kokoh.
Pertemuan itu tak sekadar ritual Lebaran. Para pemimpin daerah mengkaji langkah konkret hadapi kebijakan pusat yang membatasi belanja pegawai. “Walaupun dalam silaturahmi, kita tetap bahas persoalan utama: langkah atasi 30% belanja pegawai maksimal di 2027,” tegasnya.
Solusi utama yang ditawarkan provinsi adalah percepatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat peraturan daerah (perda) baru. “Kita usulkan perda untuk tambah sumber PAD. Jika disetujui pusat, langsung diimplementasikan,” ungkapnya. Peningkatan PAD ini dinilai satu-satunya penjaga nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), di tengah keterbatasan transfer anggaran pusat.
“PAD naik berarti P3K selamat. Ini jalan satu-satunya,” tegas Suhardi. Tanpa itu, daerah bakal kesulitan pertahankan tenaga honorer ini, apalagi situasi global berpotensi tekan fiskal nasional. “Transfer pusat tak bisa diharap bertambah—malah bisa berkurang.”
Meski pahit, gubernur menegaskan komitmen. “Kita tetap pikirkan nasib P3K. Keputusan ini menyakitkan bagi mereka, bagi kami juga. Tapi jika tak ada jalan, apa daya?”
Saat ini, kajian potensi retribusi digodok, diproyeksi tembus Rp100 miliar lebih. Jika terealisasi dan dibagi rata antar kabupaten-provinsi, PAD Sulbar berpotensi melonjak signifikan.
Open house ini pun menjadi simbol: silaturahmi Lebaran bukan hanya peluk bahu, tapi fondasi konsolidasi daerah hadapi badai fiskal. (*/Rigo Pramana)
