Fiskal Sulawesi Barat Terdesak, PPPK Paruh Waktu Kandas Dapat THR

Mamuju, TOKATA.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Junda Maulana, mengungkapkan dilema ini pada Sabtu (14/3/2026). "Sebagai pemerintah, kami sangat ingin membayarkan THR PPPK, termasuk paruh waktu. Namun, anggaran APBD tak memungkinkan karena keterbatasan fiskal—nilainya tak kecil," ujarnya.

" Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi penghalang utama pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu, meski keinginan kuat telah ada dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp36 miliar yang tak tertutupi Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya Rp5 miliar."

Bahkan, alokasi gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu baru menjangkau 10 bulan.

 "Kekurangan dua bulan gaji masih kami pikirkan sumbernya," tambah Junda, yang menyoroti BTT terbatas Rp5 miliar. Sementara itu, THR plus Gaji ke-13 PPPK penuh waktu butuh Rp15 miliar, paruh waktu Rp10,5 miliar total Rp25,5 miliar. Ditambah kekurangan gaji paruh waktu, angkanya membengkak hingga Rp36 miliar.

Secara regulasi, BTT boleh dipakai untuk THR jika APBD kosong, tapi di Sulbar, dana itu terlalu tipis. "Dari mana Rp36 miliar dalam waktu singkat?" tanya Junda, menggambarkan tekanan seperti ombak yang menghantam perahu fiskal daerah.

Sorotan publik terhadap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa Rp40 miliar ditepis Junda.

 "Itu rencana lama dalam RPJMD, untuk tekan stunting via posyandu di atas 80 persen dan kemiskinan ekstrem. Kepala desa diminta capai target, atau tak dibayar," jelasnya. 

Alokasi itu sudah masuk APBD sejak awal, tak terkait THR pasca-pengesahan.

Faktor lain, perubahan status honorer jadi PPPK paruh waktu. "Tahun lalu mereka tak dapat THR sebagai honorer. Kini status baru muncul setelah APBD disahkan," ungkapnya.

Junda menegaskan, tak ada diskriminasi. 

"Kami paham beban PPPK. Ini pikiran Gubernur Suhardi Duka dan jajaran. Tapi, akhirnya bergantung kemampuan keuangan daerah," pungkasnya, meninggalkan harapan THR seperti cahaya lebaran yang masih redup. (*/Rigo Pramana)