Ribuan PBI BPJS Nonaktif di Mamuju Tengah: Dinsos Andalkan DTSEN dan Verval Desa

Mamuju Tengah, TOKATA.id – Dinas Sosial (Dinsos) Mamuju Tengah angkat bicara soal polemik penonaktifan BPJS Kesehatan PBI yang dikeluhkan berbagai pihak. Proses ini dinilai lamban, meninggalkan ribuan warga miskin tanpa jaminan kesehatan sementara.

"Penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Mamuju Tengah memicu kekhawatiran masyarakat miskin, yang menilai respons Dinas Sosial (Dinsos) lamban; kini, dinas itu membela diri dengan merujuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan bersama desa."

Kepala Dinsos Mamuju Tengah Nirwanasari Aras, menegaskan, penonaktifan dilakukan berdasarkan pemeringkatan status sosial-ekonomi nasional via Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025. 

"Penonaktifan murni dari mekanisme DTSEN, berdasarkan tingkat kemiskinan terverifikasi nasional," tegasnya.

Namun, isu keterlambatan verifikasi tetap jadi sorotan. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin (Kabid PPFM) Dinsos, Yasser, klaim proses verifikasi dan validasi (verval) faktual di lapangan sudah jalan lancar. 

"Tim verval kerjasama erat dengan pemerintah desa, yang paling paham kondisi warganya. Ini instruksi pimpinan, optimal, tanpa rujukan pihak luar," ujar Yasser.

Dinsos juga dorong update data rutin via Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa. Tujuannya, Hindari salah sasaran bantuan, termasuk BPJS PBI. Kritik muncul, meski demikian, daerah kini non-Universal Health Coverage (UHC), sehingga pengusulan reaktivasi tiap 1-20 bulanan baru aktif pertanggal 1 bulan berikutnya bukan instan.

Dinsos janji fasilitasi keluhan warga secara maksimal agar PBI layak tetap terlindungi. 

"Verval ini ajakan jujur ke masyarakat. Fasilitas negara harus tepat ke yang berhak," pungkas Yasser. Hingga kini, data jumlah PBI terdampak belum dirinci dinas. (ADVETORIAL/RG)