Musrenbang Karossa, Prioritaskan Hilirisasi Pertanian di Tengah Fiskal Terjepit
Mamuju Tengah, TOKATA.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 tingkat Kecamatan Karossa, Kamis (5/2/2026), membuka ruang partisipatif bagi warga menyusun kompas pembangunan daerah yang berkelanjutan, meski dihantam keterbatasan anggaran akibat penyesuaian fiskal pusat.
"Di tengah keterbatasan fiskal nasional, Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Karossa hari ini (5/2/2026) menjadi ajang krusial masyarakat menyusun prioritas pembangunan realistis, dengan tumpuan pada hilirisasi pertanian dan penguatan SDM berkelanjutan."
Bupati Mamuju Tengah diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Litha Febriani, S.E., M.S.E., membuka acara dengan tegas menegaskan: Musrenbang bukan sekadar ritual, melainkan forum strategis menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan daerah. "Keterbatasan anggaran bukan penghalang, tapi momentum memilah prioritas tajam," ujarnya. Usulan diharapkan fokus pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal yang mendesak.
Litha menekankan agar setiap program realistis, terukur, dan selaras visi kabupaten. "Ini kedaulatan masyarakat menentukan arah masa depan," tambahnya, mengkritisi potensi usulan ngawur yang kerap menggerus efisiensi.
Sementara itu, Sekretaris Bapperida Takdir Musa, ST., M.Si., mewakili kepala badan menyoroti tema pembangunan 2027: "Akselerasi Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Pertanian dan Penguatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan." Karossa, dengan potensi pertanian, perikanan, dan kelautan melimpah, harus didorong hilirisasi untuk ciptakan nilai tambah ekonomi nyata.
"Usulan wajib berbasis data dan terekam di SIPD untuk transparansi," tegas Takdir. Ia menuntut sinergi pemangku kepentingan agar aspirasi tak sekadar wacana, melainkan berdampak pada kesejahteraan. "Bapperida siap kawal, tapi butuh komitmen bersama," lanjutnya.
Peserta ramai: pemerintah kecamatan, kepala desa, perwakilan OPD, DPRD, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, hingga kelompok rentan. Hasilnya diharap jadi pondasi RKPD 2027 yang akuntabel, menghindari jebakan prioritas semu di era fiskal ketat. (*/Rigo Pramana)