Sosial Media
0
News
    Home ESDM Sulbar

    Di RKPD 2027, ESDM Sulbar Dorong Konsolidasi Energi

    2 min read



    Mamuju, TOKATA.id – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menghadiri Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (9/2/2026).


    Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjaring masukan, saran, dan aspirasi dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.


    Dalam kesempatan tersebut, Bujaeramy Hassan menegaskan komitmen Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung Program Panca Daya untuk mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Dukungan tersebut difokuskan pada upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan program sosial dan pemberdayaan masyarakat di sektor energi dan sumber daya mineral.


    Selain itu, Dinas ESDM Sulbar juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan program prioritas nasional, khususnya kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penguatan infrastruktur energi, pengembangan energi terbarukan, serta peningkatan akses listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan belum terjangkau layanan kelistrikan.


    Bujaeramy Hassan menambahkan, Dinas ESDM Sulbar memiliki empat bidang utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Energi, Bidang Mineral dan Batubara, serta Bidang Geologi dan Air Tanah. Seluruh program dan kegiatan perencanaan pembangunan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.


    Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Sulawesi Barat dapat semakin terarah, partisipatif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rls)

    [9/2 20.17] null: Rilis 23


    Biro Hukum Dorong Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Kerangka Regulasi yang Kuat dan Taat Asas dalam RKPD Sulbar 2027


    Mamuju – Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar Tahun 2027, yang diselenggarakan oleh Pemprov Sulbar melalui Bapperida, di Aula Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Senin 9 Februari 2026.


    Forum ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjaring aspirasi, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.


    Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur perangkat daerah, pemangku kepentingan, akademisi, serta perwakilan masyarakat, sebagai wujud komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.


    Kepala Biro Hukum Suhendra, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi perencanaan pembangunan dengan kerangka regulasi yang kuat dan taat asas, agar seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2027 memiliki kepastian hukum serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


    Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung Panca Daya Pembangunan Provinsi Sulbar, yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka.


    “Diharapkan seluruh masukan yang dihimpun dapat menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi pembangunan Provinsi Sulbar yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Suhendra. (*/Rigo Pramana)


    Komentar
    Additional JS