Biro Organisasi Sulbar Terima Kunjungan Majene: Konsultasi RB, SAKIP, dan Budaya Kerja
Mamuju, TOKATA.id - Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja dari jajaran Bagian Organisasi Setda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dalam rangka konsultasi intensif terkait penguatan tata kelola pemerintahan.
Fokus utama pembahasan dalam pertemuan pada Jumat 13 Februari 2026 ini mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan implementasi Budaya Kerja.
Upaya ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kunjungan ini merupakan langkah strategis Pemkab Majene untuk melakukan akselerasi peningkatan kinerja organisasi. Melalui konsultasi ini, Bagian Organisasi Setda Majene berharap dapat memperoleh bimbingan teknis serta strategi jitu yang dapat diterapkan guna mendongkrak nilai capaian pada ketiga indikator utama RB tersebut.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius yang menerima tim dari Bagian Organisasi Setda Majene menjelaskan kunjungan yang membahas mengenai pelaksanaan RB, SAKIP dan Budaya Kerja tersebut diharapkan memberi masukan bagi Pemkab Majene dalam upaya peningkatan nilai dari ketigas indikator yang ada di RB.
‘’Kedatangan teman-teman dari Bagian Organisasi Setda Majene untuk mengkoordinasikan mengenai kiat kita yang dapat diupayakan dalam meningkatkan nilai ketiga indikator (SAKIP, RB dan Budaya Kerja),’’ jelas Timothius.
Ia menambahkan, Biro Organisasi melalui Tim RB yang sudah dibentuk memberi masukan kepada Bagian Organisasi Setda Majene mengenai pentingnya Penguatan RB terkait tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil.
‘’Untuk indikator akuntabilitas kinerja kami memberi masukan agar indikator kinerja mulai dari tingkat tertinggi hingga unit kerja terkecil (Cascading) guna memastikan akuntabilitas kinerja yang sesuai regulasi,’’ tambah Timothius. (*/Rigo Pramana)