Transparansi Hukum Majene, Workshop JDIH Unsulbar Dapat Dukungan Penuh Pemprov Sulbar

"Di tengah fragmentasi data hukum yang masih menyulitkan masyarakat, Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menggelar Sosialisasi dan Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dihadiri Wakil Rektor III Jamil Barambangi, dengan narasumber utama Nuryani dari Biro Hukum Setda Sulbar, menegaskan urgensi satu pintu akses informasi hukum terintegrasi guna wujudkan supremasi hukum dan keterbukaan publik."

Majene, TOKATA.id – Seperti sungai yang mengalir deras menembus bebatuan birokrasi, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kini menjadi harapan baru bagi perguruan tinggi di Sulawesi Barat. Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) membuktikannya melalui Sosialisasi dan Workshop JDIH di Majene, Selasa (6/1/2026), yang dibuka langsung Wakil Rektor III Jamil Barambangi bersama jajaran civitas akademika.

Kepala Bagian Bantuan Hukum (Bankum) dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar, Nuryani, tampil sebagai narasumber kunci. Ia mengkritik tajam fragmentasi data hukum antarlembaga pemerintahan yang melanggar semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14/2008 dan mandat supremasi hukum. "Tujuan utama JDIH adalah menciptakan satu pintu akses informasi hukum nasional yang terintegrasi dan akurat," tegas Nuryani, sambil mengapresiasi tim pengelola JDIH Unsulbar yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor.

Kegiatan ini selaras dengan Misi ke-5 Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga: memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta pelayanan dasar berkualitas. Namun, Nuryani menekankan, keberhasilan JDIH bergantung pada kemauan institusi melewati hambatan aksesibilitas yang selama ini seperti kabut pekat bagi masyarakat awam.

Ketua Panitia S. Muchtadin Al Attas menjelaskan, workshop ini bertujuan memperkenalkan, mensosialisasikan, dan membekali pemahaman JDIH sebagai sarana dokumentasi, informasi, dan publikasi produk hukum di Unsulbar. "Kehadirannya diharapkan mendukung transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola kelembagaan yang lebih baik," ujarnya. Peserta mencakup Rektor, Wakil Rektor, Ketua Senat, para Dekan, Kepala Biro, LPPM, LPM dan PP, serta Kepala UPA, bukti dukungan pimpinan yang tak terbantahkan.

Secara terpisah, Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Suhendra, menyatakan komitmen penuh Pemprov. "Kami dukung total kegiatan JDIH Unsulbar," tandasnya, menandai sinergi akademik-pemerintahan yang krusial di tengah tuntutan era digital.

Langkah Unsulbar ini tak hanya simbolis, melainkan kritik pedas bagi perguruan tinggi lain di Sulbar yang masih tertinggal dalam pengelolaan informasi hukum. Apakah ini awal dari revolusi akses hukum yang merata. (*/Rigo Pramana)