Terobosan Bapenda Sulbar: Pajak Kendaraan Melambung, Ancaman atau Peluang Pendapatan?

"Bapenda Sulbar gaspol kejar pendapatan: Naikkan NJKB 3%, wajib daftar STNK 90 hari—terobosan atau beban baru bagi warga?"

Mamuju, TOKATA.id – Mesin fiskal Sulawesi Barat mulai panas. Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) Bapenda Sulbar, Muhammad Saleh, menggelar rapat internal tegas bersama pejabat eselon IV pada Jumat (9/1/2026), menindaklanjuti arahan Kepala Bapenda Abdul Wahab Hasan Sulur. Langkah ini mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga: tata kelola pemerintahan akuntabel plus pelayanan dasar berkualitas.

Rapat digelar usai diskusi strategis dengan para kepala bidang Bapenda, mempercepat eksekusi kebijakan pimpinan. Didampingi Kasubid Perencanaan Pendapatan Haeruddin dan Kasubid Teknologi Informasi Rosianah M. Nadir, Saleh mengupas teknis regulasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 2026—termasuk rencana kenaikan 3% dari tahun sebelumnya.

Fokus utama: inovasi penertiban kendaraan. Mereka godok regulasi daerah berbasis UU Lalu Lintas, mewajibkan wajib pajak pendatang di Sulbar daftarkan kendaraan paling lambat 90 hari sejak berdomisili. Gagasan ini lahir dari masukan Abdul Wahab, tapi kini diuji ketat: apakah cukup landasan hukumnya, siapkah sistem IT-nya, dan takkan membebani masyarakat?

“Ini harus kita diskusikan dan kaji bersama, baik dari sisi regulasi, teknis sistem, maupun dampaknya terhadap pelayanan dan penerimaan daerah,” tegas Saleh, menekankan kajian komprehensif agar tak sekadar wacana.

Pembahasan NJKB juga cermat: mempertimbangkan fluktuasi pasar, kesiapan infrastruktur digital, dan regulasi pusat. Sebelumnya, Abdul Wahab menekankan kebijakan antisipatif, terukur, dan adil fiskal—optimalisasi pendapatan tanpa abaikan kepatuhan warga.

Kritisnya, terobosan ini berpotensi picu resistensi jika implementasi loyo: sistem overload atau sanksi tak tegas. Namun, Bapenda Sulbar tunjukkan komitmen adaptif, inovatif, dan berkelanjutan—siap ubah tantangan fiskal jadi momentum kemajuan daerah. (*/Rigo Pramana)