Sinergi Pemerintah & Partai, Kesbangpol Sulbar Perkuat Pengawasan Kaderisasi NasDem
"Kunjungan "silaturahmi" Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat ke markas DPW NasDem Senin (12/01) bukan sekadar basa-basi: ini sindiran tegas soal administrasi partai yang acap amburadul, demi pastikan bantuan keuangan negara tak jadi lahan subur penyimpangan demi demokrasi sehat."
Mamuju, TOKATA.id – Seperti jembatan yang diperkuat besi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menjalin silaturahmi sekaligus pembinaan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulbar di Mamuju, Senin (12/1). Langkah ini bagian dari mandat Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mengikat pemerintah daerah dengan partai politik, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan bantuan keuangan yang sering jadi sorotan pengawas.
Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, menegaskan kunjungan itu ruang dialog krusial untuk pembinaan kelembagaan. "Kami ucapkan terima kasih atas sambutan hangat DPW NasDem. Ini silaturahmi sekaligus pengawasan agar administrasi partai dan bantuan keuangan berjalan mulus sesuai aturan," tegas Darwis.
Ia menyoroti peran strategis partai politik sebagai guru politik bagi masyarakat. Tanpa tata kelola tertib, transparan, dan akuntabel, fungsi pendidikan politik serta kaderisasi hanya mimpi kosong. "Bukan sekadar duit operasional, bantuan negara ini instrumen vital untuk kaderisasi. Penggunaannya harus dipertanggungjawabkan administratif maupun substansial jangan sampai jadi lubang hitam korupsi kecil," kritik Darwis, menyinggung kasus-kasus serupa di daerah lain.
Kesbangpol juga komitmen dampingi pengajuan proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan agar tepat waktu. "Bidang Politik kami arahkan aktif bantu partai, hindari hambatan administratif yang sering picu keterlambatan pencairan," lanjutnya.
Tak berhenti di situ, Kesbangpol dorong update data kepengurusan partai demi basis informasi solid. Ke depan, format pendataan baku disiapkan untuk pembinaan lebih terarah. Harapannya, sinergi ini lahirkan demokrasi daerah yang sehat, tertib, dan pro-rakyat bukan arena perebutan kursi semata. (*/Rigo Pramana)