Rapat SPBE, Gubernur SDK Wajibkan OPD Update Berita Mingguan
"Website dan media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulawesi Barat kini jadi 'etalase wajib' kinerja pemerintah: tak aktif, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terancam! Rapat koordinasi Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Diskominfo Sulbar dengan Tim SPBE, Selasa (06/01), tegas wajibkan setiap OPD publikasikan minimal dua berita kegiatan per pekan, sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Suhardi Duka."
Mamuju, TOKATA.id – Di tengah tuntutan transparansi yang kian menganga, Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi strategis bersama Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Selasa, (06/01). Agenda utama Menggembleng kanal informasi OPD agar tak lagi jadi makam digital yang sunyi, melainkan etalase dinamis kinerja pemerintah daerah.
Fokus rapat tertuju pada optimalisasi website resmi dan platform media sosial OPD—dua pintu gerbang utama untuk menyampaikan informasi pembangunan secara terbuka, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat. Kanal ini bukan sekadar formalitas; ia menjadi cermin transparansi yang selama ini kerap retak karena kelambanan update.
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, menegaskan dengan tegas: keaktifan website OPD bukan hanya penguat implementasi SPBE, tapi juga indikator krusial dalam penilaian TPP. "Ini tindak lanjut arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga soal TPP berbasis kinerja OPD. Instrumennya jelas: sejauh mana OPD aktif menyampaikan informasi publik," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Bidang KPM membentuk tim pemantauan dan evaluasi khusus. Tim ini akan menilai keaktifan kanal digital OPD secara berkala, berkoordinasi dengan perangkat daerah, lalu melaporkan hasilnya ke pimpinan. Rapat pun sepakat: setiap OPD wajib unggah minimal dua berita kegiatan per pekan di website resminya untuk memenuhi standar "update". Pantauan mingguan oleh Diskominfo akan jadi pengawas ketat, memastikan tak ada lagi OPD yang 'bisu' di ranah digital.
Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi langkah kilat ini sebagai kunci tata kelola pemerintahan modern dan transparan. "SPBE adalah indikator TPP utama. Gubernur tekankan kehumasan OPD koordinasi rapat dengan Diskominfo untuk maksimalkan sosialisasi program prioritas," ungkapnya.
Ridwan tak henti kritis: optimalisasi ini krusial mengingat pengetahuan masyarakat terhadap Program Pancadaya Sulbar Maju dan Sejahtera masih rendah. "Website dan medsos OPD harus jadi senjata utama penyebaran informasi pembangunan—masif, terstruktur, berkelanjutan. Jika optimal, manfaatnya dobel: kinerja terukur, kepercayaan publik melonjak," pungkasnya, seolah menggenggam harapan Sulbar yang lebih terbuka.
Langkah ini bisa jadi titik balik, tapi tantangannya nyata: akankah OPD benar-benar bangkit dari kelambanan, atau TPP jadi korban berikutnya. (*/Rigo Pramana)