GAMKI Sulbar: Polri di Bawah Presiden, Benteng Terakhir dari Jerat Birokrasi
Mamuju, TOKATA.id – Seperti pedang yang harus siap ditarik dari sarungnya kapan saja, posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah Presiden dinilai paling tepat oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sulawesi Barat. Dukungan ini muncul pasca pernyataan tegas Kapolri di rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI, yang menolak keras wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Koordinator atau kementerian terkait.
"Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulawesi Barat tegas mendukung posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap langsung di bawah Presiden, menolak usulan pemindahan ke Kementerian yang berpotensi menjerat institusi bhayangkara dalam labirin birokrasi lamban."
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI Sulawesi Barat, Nelwan Jhonatan, menegaskan bahwa struktur saat ini justru memastikan kinerja Polri lebih efektif, efisien, dan independen. "Pernyataan Kapolri sangat tepat. Polri dibutuhkan masyarakat untuk bergerak cepat, tepat, taktis, dan adaptif terhadap situasi darurat. Jika terjebak di bawah kementerian, birokrasi berlapis akan memperlambat respons, seperti rantai yang mengikat kuda liar," ujar Nelwan di Mamuju, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, independensi ini melindungi Polri dari tarikan kepentingan politik sempit, sehingga fokus utama tetap pada penciptaan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang stabil. "Yang urgent didukung sekarang adalah reformasi Polri secara menyeluruh: peningkatan kapasitas personel, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi pelayanan publik agar lebih prima, adil, dan merata ke seluruh lapisan masyarakat," tegasnya.
GAMKI Sulbar mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mendukung transformasi ini. "Reformasi di aspek SDM, struktur organisasi, dan layanan harus digesa. Polri bukan sekadar penjaga, tapi pelindung rakyat yang lincah menghadapi ancaman modern," pungkas Nelwan.
Dukungan GAMKI ini mencerminkan keresahan luas terhadap potensi pelemahan Polri di tengah dinamika politik nasional, di mana kecepatan respons aparat menjadi kunci utama stabilitas daerah seperti Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)