DPRD Sulbar Genjot Ranperda Perumda, Target Wujudkan Perumda Sebuku yang Transparan

"DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat lanjutan Ranperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perumda Sebuku Energi Malaqbi, Kamis (8/1), guna meredam kekhawatiran tata kelola BUMD yang selama ini terpinggirkan oleh ketidakefisienan."

Mamuju, TOKATA.id — DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Perumda Sebuku Energi Malaqbi, Kamis (8/1). Langkah ini menjadi ujian nyata bagi legislatif daerah dalam mengatasi keluhan kronis soal pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) yang kerap terjebak birokrasi kusut.

Dipimpin tegas oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar, Habsi Wahid, rapat dihadiri anggota DPRD kunci seperti Haluddin, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Biro Hukum sebagai mitra kerja utama. Fasilitasi teknis dan administratif ditangani Sekretariat DPRD Sulbar, selaras dengan mandat Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan dasar berkualitas.

Proses legislasi ini bukan sekadar rutinitas. DPRD Sulbar, sebagai benteng wakil rakyat, menegaskan komitmennya mengawal Ranperda agar selaras dengan aspirasi masyarakat—bukan kepentingan segelintir elite. Regulasi baru diharapkan menjadi fondasi hukum kokoh bagi Perumda Sebuku Energi Malaqbi: pengelolaan profesional, transparan, dan akuntabel yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Sulbar.

Kritik tajam muncul dari dinamika rapat: regulasi lama dinilai kurang adaptif terhadap tuntutan pembangunan era digital, di mana BUMD harus gesit bersaing. "Kami tak ingin Perumda Sebuku lagi jadi beban, tapi mesin penggerak ekonomi Sulbar," tegas Habsi, mencerminkan urgensi reformasi di tengah target swasembada energi regional. (*/Rigo Pramana)