Diskominfo Sulbar Geber TPP OPD, Perawatan Website Jadi Perhatian
"Dinas Komunikasi Sulawesi Barat (Diskominfo Sulbar) bentuk tim khusus untuk "menggerebek" website dan media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mandul. Hasilnya? Bukan sekadar naikkan indeks SPBE, tapi langsung jadi amunisi penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kebijakan tegas arahan Gubernur Suhardi Duka demi pemerintahan transparan."
Mamuju, TOKATA.id – Seperti prajurit digital yang siap menyisir medan perang informasi, Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Diskominfo Sulawesi Barat (Sulbar) telah merampungkan pembentukan tim khusus. Mereka akan menilai tajam kanal digital—website resmi hingga platform media sosial, seluruh OPD. Rapat koordinasi digelar di kantor Diskominfo Sulbar, Senin (12/01).
Kepala Bidang KPM, Dian Afrianty, menegaskan tim ini bertugas memantau keaktifan dan kualitas konten OPD sebagai tulang punggung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Penilaian berkala ini menyoroti konsistensi publikasi, mutu narasi, serta kesegaran data yang disuguhkan ke publik, bukan sekadar rutinitas, tapi senjata penguatan komunikasi daerah," tegasnya.
Lebih bombastis lagi, Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengungkap output penilaian ini melampaui target SPBE. Hasil evaluasi kanal informasi OPD bakal jadi dasar krusial penilaian TPP pegawai. "Optimalisasi digital bukan formalitas indikator SPBE semata. Ini data pendukung TPP, kinerja humas dan publikasi OPD langsung memengaruhi dompet administrasi dan keuangan pegawai," ujar Ridwan tegas.
Kebijakan ini, lanjutnya, merupakan aksi nyata tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Mereka mendorong TPP berbasis kinerja objektif, terukur. Keaktifan OPD menyuarakan informasi publik? Itu cerminan telanjang kinerja institusi kritik halus bagi yang selama ini diam seribu bahasa di dunia maya.
Langkah ini selaras dengan semangat Pancadaya Sulbar, khususnya pilar tata kelola transparan, akuntabel, dan responsif. Ridwan menambahkan, kanal digital aktif bukan hanya memberi publik peta lengkap pembangunan, tapi juga instrumen adil bagi pemerintah menakar performa OPD. "Publik haus informasi utuh; pemerintah butuh tolok ukur jujur. Ini momentum revolusi digital Sulbar," pungkasnya. (*/Rigo Pramana)