Dinsos Sulbar dan BPJS Bangun Jaring Pengaman Pekerja Sosial
"Saat kemiskinan masih mengintai pekerja desa Sulbar, BPJS Ketenagakerjaan silaturahmi Dinsos P3A Pemdes provinsi, Selasa (06/01), janjikan jaring pengaman sosial bagi aparat dan tenaga pendamping, sinergi krusial dukung visi anti-kemiskinan Gubernur Suhardi Duka."
Mamuju, TOKATA.id — Di tengah gelombang kemiskinan yang masih menggerogoti Sulawesi Barat, BPJS Ketenagakerjaan Sulbar melakukan silaturahmi strategis ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Provinsi Sulbar, Selasa (6/1). Kunjungan ini diterima langsung Masita, Staf Keuangan yang mewakili Plt. Kepala Dinas Darmawati, menjanjikan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur desa, tenaga pendamping, dan kelompok pemberdayaan—garda terdepan pemerintah daerah yang sering terlupakan dalam perlindungan kerja.
Silaturahmi ini bukan sekadar seremoni; ia dirancang untuk merajut hubungan kelembagaan yang lebih erat, meningkatkan koordinasi komunikasi, khususnya dalam melindungi pekerja informal di sektor sosial dari risiko kecelakaan, pensiun, atau kehilangan nafkah. Diskusi mendalam membahas urgensi program jaminan sosial sebagai perisai bagi tenaga pendamping desa, aparat nagari, dan komunitas pemberdayaan yang berjuang di lapangan.
Masita, mewakili Plt. Kepala Dinas, menyampaikan apresiasi tegas sekaligus komitmen bulat. “Kami menyambut baik kunjungan ini. Semoga sinergi ini memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi binaan Dinsos P3A dan Pemdes,” tegasnya. Ia menekankan, kolaborasi lintas sektor adalah kunci sukses program pemerintah, terutama untuk kesejahteraan tenaga kerja yang rentan.
Pertemuan berlangsung hangat, diakhiri harapan konkret: sinergi berkelanjutan ini harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Salim S. Mengga dalam pengentasan kemiskinan serta perlindungan sosial. Namun, pertanyaannya menggantung: akankah kunjungan ini berujung pada peningkatan cakupan peserta BPJS di kalangan pekerja desa, atau hanya wacana manis di tengah anggaran terbatas. (*/Rigo Pramana)