Dinamika Global Mengintai: Kesbangpol Sulbar Ikut Koordinasi Kewaspadaan Nasional

Mamuju, TOKATA.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, melalui Bidang Kewaspadaan Nasional, turut serta dalam Rapat Koordinasi Supervisi dan Asistensi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah serta Sinkronisasi Program Bidang Kewaspadaan Nasional Tahun Anggaran 2026. Rapat virtual ini digelar Kemendagri pada Rabu (14/1/2026).

"Di tengah pusaran perubahan pemerintahan dan gejolak global, Kesbangpol Sulawesi Barat diinstruksikan Kemendagri untuk mengasah "radar kewaspadaan" berbasis data akurat, siaga 24 jam, guna cegah gangguan stabilitas daerah sepanjang 2026."

Dihadiri Analis Kebijakan Ahli Muda Rakhmat atas arahan Kepala Kesbangpol Provsulbar Muh. Darwis Damir—melalui Pejabat Administrator Audy Murfi Syarifuddin—forum ini jadi panggung krusial bagi pusat dan daerah. Tujuannya: samakan visi, perkuat antisipasi terhadap ancaman yang mengintai stabilitas nasional-daerah, di saat dinamika politik, sosial, dan ekonomi bergulir kian tak terduga. Atensi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga pun terpaku ke sini.

Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Aang Witarsa Rofik, tegas menancapkan pesan: rapat ini bukan sekadar rutinitas, melainkan ruang strategis himpun-olah-konsolidasi data kewaspadaan daerah. "Tahun 2026 bukan tahun biasa," tegasnya, soroti pergantian jajaran pemerintahan, gejolak politik nasional, hingga eskalasi global yang berpotensi nyelonong ke pelosok.

“Semua daerah wajib tingkatkan sensitivitas terhadap gangguan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan,” ujar Aang, nada kritisnya menusuk realitas rentan.

Diskusi merambah isu konkret: penyelenggaraan pemerintahan daerah, program pembangunan, pelayanan publik, hingga friksi sosial yang bisa memicu kekacauan. Respons Aang lugas: perkuat sistem kewaspadaan dini lewat komunikasi kilat dan data tajam. Kesbangpol provinsi-kabupaten/kota diminta siaga nonstop, rutin sodor ringkasan strategis ke pimpinan untuk amunisi kebijakan.

Kritis lagi, Aang tekankan: kewaspadaan bukan monopoli satu lembaga. Harus kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan perangkat daerah. Dengan sinergi cepat, data-driven, stabilitas wilayah Sulbar—dan nasional—diharapkan terjaga rapat di 2026, layaknya benteng yang tak tergoyahkan. (*/Rigo Pramana)