Biro Pemkesra Kawal Ranperda BUMD dan Koordinasi OPD demi Pancadaya Gubernur Sulbar
Mamuju, TOKATA.id– Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, aktif terlibat dalam dua kegiatan strategis pemerintahan daerah pada Senin (26/1/2026). Ia menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk Pembahasan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi, sekaligus penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2025–2026 dan pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2026.Rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat dihadiri jajaran pemerintah daerah, pimpinan, serta anggota DPRD.
Murdanil menegaskan bahwa pembahasan Ranperda ini sejalan dengan Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, guna mendorong tata kelola pemerintahan profesional serta penguatan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Sore harinya, Murdanil turut hadir dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai 2 Kantor Gubernur. Kegiatan ini melibatkan pejabat strategis seperti Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPSDM, Kepala Bapperida, Kepala BPKAD, Kepala Kesbangpol, serta kepala dinas dan biro terkait.
Rapat membahas penguatan koordinasi lintas sektor untuk efektivitas program pembangunan, khususnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebuah penekanan utama Gubernur Suhardi Duka.
Sekda Junda Maulana menekankan sinergi antar-OPD agar selaras dengan visi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan langkah kerja yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi hasil nyata.Di akhir kedua kegiatan, Murdanil menegaskan komitmen Biro Pemkesra.
“Kami siap mengawal sinergi program peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan Pancadaya Gubernur dan Wakil Gubernur. Koordinasi lintas sektor seperti ini strategis untuk memastikan kebijakan OPD berpihak pada masyarakat melalui pelayanan inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Agenda-agenda ini memperkuat regulasi BUMD dan kolaborasi eksekutif-legislatif, mendukung kemandirian ekonomi daerah Sulawesi Barat.
(*/Rigo Pramana)