Bapenda Sulbar Lawan Keterlambatan NJKB 2026: Antisipasi Cepat Jaga PAD
"Keterlambatan Permendagri Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 2026 mengancam stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar buru-buru bentuk tim teknis dan undang dealer untuk antisipasi cepat, jaga pelayanan pajak lancar di tengah dinamika kebijakan pusat."
Mamuju, TOKATA.id – Di ambang tahun anggaran 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tak tinggal diam menghadapi badai keterlambatan regulasi nasional. Pada Senin pagi (12/01), mereka menggelar rapat intensif soal Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 2026, fondasi krusial Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dua penyumbang utama PAD daerah.
Langkah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan respons tegas terhadap Permendagri NJKB 2026 yang molor terbit, mengganggu roda pelayanan publik dan realisasi pendapatan. Bapenda optimistis menjaga stabilitas PAD sambil memastikan layanan pajak tetap transparan, lancar, dan adil bagi warga Sulbar—sesuai visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga soal tata kelola akuntabel.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menohok kritis: "Keterlambatan ini sangat mengganggu pelayanan pajak kendaraan bermotor ke masyarakat. Kami tak diam saja, langsung ambil langkah antisipatif." Ia mengungkap rencana bentuk tim teknis untuk percepat penyesuaian regulasi daerah. "Insyaallah selesai minggu ini. Selasa besok, kami undang perwakilan dealer se-Sulbar pastikan data sinkron," tegasnya.
Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan TI Bapenda, Muhammad Saleh, menekankan akurasi sebagai nyawa regulasi. "NJKB bukan cuma angka, tapi validitas data kendaraan, harga pasar riil, dan sistem TI matang. Dealer wajib dilibatkan agar penetapan NJKB objektif, adil bagi rakyat, sekaligus kuatkan PAD," ujarnya. Ia kritik implisit: tanpa sinkronisasi ini, pelayanan lapangan rawan chaos.
Rapat dihadiri Plt. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Gaffar, Koordinator TI Rosianah M. Nadir, serta staf teknis. Fokus: validasi harga pasar, sinkronisasi data NJKB, dan uji aplikasi pajak agar optimal meski regulasi pusat tertatih. Upaya ini jadi ujian nyata kesiapan daerah hadapi kebijakan nasional yang seringkali tak sinkron dengan realitas lokal. (*/Rigo Pramana)