apat Biro Pemkesra, Finalisasi Batas Daerah dan Kolaborasi Pancadaya dengan UGM

Mamuju, TOKATA.id - Kedua rapat difasilitasi Biro Pemkesra Setda Prov Sulbar di ruang rapatnya, Selasa (13/1/2026). Rapat pertama secara luring fokus identifikasi hambatan penetapan batas wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten/kota.

Data Januari 2026 ungkap progres minim: dari 10 segmen batas antarprovinsi, hanya 1 segmen (10%) definitif, 1 indikatif (10%), dan 8 lainnya (80%) masih diproses Kemendagri. Sementara batas internal 7 segmen antarkabupaten/kota, 2 (28,57%) definitif, 5 sisanya (71,43%) menunggu Peraturan Menteri.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar dua rapat strategis hari ini: koordinasi dengan Kemendagri untuk percepatan penegasan batas daerah yang masih 80 persen antarprovinsi belum definitif, serta rencana kerja sama daring dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta guna dukung Pancadaya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga."

Rapat juga sentuh isu SDA laut dengan Sulawesi Tengah yang sudah kesepakatan, kini tunggu ranpermen pusat. Hasilnya, komitmen percepatan via koordinasi teknis, harmonisasi peta, dan regulasi.

Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil tegas: "Penegasan batas fondasi pemerintahan di wilayah 6 kabupaten-575 desa ini. Bukan sekadar administratif, tapi kepastian hukum, perencanaan akurat, pelayanan optimal, dan cegah konflik—sejalan Pancadaya untuk tata kelola baik dan pemerataan."

Rapat kedua via Zoom dipimpin Kepala Bagian Pemerintahan Muh. Dhany Sadry, bahas MoU UGM dukung Pancadaya lewat pendidikan, riset, dan pengabdian. "Sinergi pemerintah-akademik bawa kebijakan berbasis data dan inovasi," kata Dhany.

Murdanil tambah: "Kolaborasi UGM kontribusi nyata tingkatkan perencanaan, pelayanan, dan kesejahteraan Sulbar sesuai visi Pancadaya."

Pemprov Sulbar harap sinergi Kemendagri, kabupaten, dan UGM wujudkan pembangunan berkelanjutan inklusif. (*/Rigo Pramana)