Survei Kepuasan Publik Capai 70 Persen, Gubernur Sulbar Dorong OPD Tingkatkan Kinerja di Tengah Tantangan Infrastruktur

"Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekan seluruh OPD untuk genjot kinerja birokrasi setelah survei kepuasan publik temukan indeks 3,56 dari 5, dengan keluhan tajam soal 25% responden yang resah jalan rusak dan harga kebutuhan pokok melambung, di tengah pemangkasan DAK fisik pusat."

Mamuju, TOKATA.id – Seperti cermin retak yang memantulkan kebanggaan sekaligus luka, survei kepuasan publik Pemprov Sulawesi Barat ungkap prestasi gemilang: indeks kinerja 3,561 dari skala 1–5, kepuasan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di atas 70 persen. Namun, angka itu tak cukup redam jeritan 25 persen responden yang menuding jalan rusak sebagai bom waktu, ditambah melonjaknya harga sembako yang menggerogoti kantong rakyat.

Pemaparan daring oleh Direktur Eksekutif Indonesia Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, disambut Rapat Pimpinan Pemprov di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur, Jumat (19/12/2025). Kepuasan keseluruhan terhadap pemerintah provinsi stagnan di 59,3 persen—cukup baik, tapi jauh dari sempurna.

Gubernur Suhardi Duka tak berkompromi. "Yang mengangkat kepuasan Pemprov ini Gubernur dan Wakil Gubernur. Artinya, OPD harus kerja lebih keras agar kepercayaan publik tak lagi bergantung pada figur, tapi pada birokrasi utuh," tegasnya, menjadikan survei sebagai palu evaluasi di tengah keterbatasan fiskal akibat potong DAK fisik pusat.

Capaian sektor kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) dan penanganan stunting—serta pendidikan via beasiswa, patut dijaga. Tapi infrastruktur, ekonomi rakyat, dan lingkungan hidup? Masih jadi titik lemah, dengan kepuasan tak merata. Lebih parah, program "panca daya" yang manjur dirasakan publik, tapi awareness-nya di bawah 40 persen. "Program kita banyak, manfaatnya nyata, tapi sosialisasi loyo. Kominfo dan humas OPD harus lebih garang agar info tembus desa terpencil," sindir Suhardi.

Wakil Gubernur Salim S. Mengga menimpali: jadikan survei pedang bermata dua—puji yang unggul, cambuk yang timpang. OPD berkinerja rendah wajib reformasi nyata di 2026, atau risiko erosi kepercayaan publik yang kian rapuh.

Survei ini bukan sekadar angka, tapi panggilan darurat: birokrasi Sulbar harus bangkit dari bayang prestasi pribadi menuju pelayanan merata, sebelum jalan rusak dan sembako mahal jadi narasi kegagalan abadi. (*/Rigo Pramana)