Seleksi Terbuka Berbuah 10 Pejabat Baru, Gubernur Sulbar Ungkap Alasan Penundaan Dua Jabatan
.jpeg)
"Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di tengah sorotan transparansi seleksi terbuka, sementara dua jabatan krusial tertahan administrasi, sinyal potensi kebuntuan birokrasi provinsi yang kian mendesak reformasi."
Mamuju, TOKATA.id – Di ballroom Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang megah, Gubernur Suhardi Duka (SDK) resmi melantik dan mengambilkah sumpah 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPT) lingkup pemerintah provinsi, Jumat (19/12). Upacara ini menandai puncak seleksi terbuka untuk 12 jabatan OPD strategis, meski dua posisi kunci masih terkatung-katung akibat urusan administrasi yang tak kunjung selesai.
SDK menegaskan prosesnya telah taat prosedur. "Setelah Pansel saring tiga besar, kami wawancara terbuka di gubernur, analisis mendalam, dan inilah hasilnya," tegasnya. Namun, ketajaman janji transparansi itu langsung diuji: dari 12 lowongan, hanya 10 yang terisi hari ini. Dua jabatan sisanya—meski keputusan dan nama calon sudah bulat—terhambat verifikasi data.
"Ada dua yang belum saya lantik, walau SK-nya siap dan orangnya ada. Kami masih perlu dukungan administrasi dan penelusuran mendalam. Begitu data lengkap, minggu depan langsung kami sambut," ujar SDK, nada suaranya mencerminkan keengganan birokrasi yang kerap jadi momok pembangunan daerah.
Sorotan mencuat pada wajah-wajah baru yang kini pegang kendali sektor vital. Muhammad Nehru Sagena, misalnya, dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulbar—posisi yang krusial di tengah krisis akses belajar anak negeri. SDK tak main-main: "Dinas Pendidikan harus segera benahi akar rumput. Prioritas pertama, hapuskan anak putus sekolah. Kedua, tingkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, kuatkan mutu guru. Terakhir, tanam pendidikan karakter di setiap kelas."
Pelantikan ini seperti angin segar bagi birokrasi Sulbar yang haus regenerasi, tapi juga pengingat pahit: janji efisiensi sering tersekat jurang administrasi. Apakah 10 pejabat baru ini mampu percepat roda pembangunan, atau justru terjebak lingkaran yang sama? (*/Rigo Pramana)