Modernisasi Sistem Pengawasan Konstruksi, PUPR Sulbar Tunjukkan Komitmen Transparansi

"Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat menggelar evaluasi strategis atas pengawasan jasa konstruksi dengan tujuan memperketat kontrol kualitas dan meningkatkan tata kelola pembangunan infrastruktur. Kegiatan integral ini menghadirkan para konsultan pengawas dan pelaksana teknis dari berbagai bidang sebagai bukti komitmen nyata pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, profesional, dan berdampak langsung kepada masyarakat."

Mamuju, TOKATA.id — Evaluasi pengawasan jasa konstruksi berlangsung serius di Aula Kantor Dinas PUPR Sulawesi Barat pada Rabu (10/12). Kegiatan yang diselenggarakan Dinas PUPR Sulbar ini diharapkan menjadi momentum penguatan mutu dan akuntabilitas dalam setiap inci pembangunan infrastruktur daerah.

Sekretaris Dinas PUPR Sulbar, Ridwan Almulk, membuka acara mewakili Kepala Dinas dengan penegasan bahwa pengawasan konstruksi bukan sekadar tugas birokrasi, melainkan pondasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Evaluasi ini adalah manifestasi nyata visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakilnya, Salim S. Mengga, yang menjunjung tinggi pelayanan publik dengan sistem yang terukur dan terdokumentasi secara rapi,” kata Ridwan.

Ketua Panitia, Musdalifah Thaha, menyampaikan bahwa evaluasi ini bersifat menyeluruh dan menggabungkan penguatan koordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Langkah ini menjadi bagian dari inovasi sistem penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke depan. “Kualitas pengawasan di kabupaten dan kota harus menjadi perhatian utama,” tambah Musdalifah.

Pada arahan teknis, Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Andi Erlan Hatta, menekankan pentingnya pemahaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang jasa konstruksi oleh seluruh konsultan dan pelaksana pengawasan. Dia menggarisbawahi bahwa monitoring pembangunan harus berjalan konsisten, tepat waktu, dan sesuai regulasi yang ada.

Andi Erlan juga mengumumkan pembaruan aplikasi SiPemimpin versi 0.3 yang akan segera diluncurkan. Aplikasi ini berperan sebagai alat bantu pelaporan dan monitoring pengawasan yang kini diperbaiki dari sisi fitur, tampilan, dan keandalan sistem. “Perubahan ini akan memudahkan konsultan dalam melaporkan hasil pengawasan secara lebih efisien dan akurat,” jelasnya.

Menutup kegiatan, Dinas PUPR Sulbar menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan konsultan pengawasan adalah kunci menjaga mutu dan profesionalisme pekerjaan konstruksi. Evaluasi ini diharapkan menjadi titik balik untuk mendongkrak standar pengawasan guna mendukung pembangunan daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)