Hanya 5% Desa Sulbar Cegah Stunting: Konvergensi Ambruk di Akar Rumput
"Bayang-bayang stunting masih menyelimuti Sulawesi Barat, dengan hanya 5% dari 575 desa yang berhasil mengonvergensikan program pencegahan—sisanya, 358 desa terpuruk di skor nol. Laporan Kementerian Desa PDT Triwulan IV 2025 menggambarkan krisis akar rumput ini, di mana integrasi lintas sektor ambruk, mengancam target nasional 18,8% pada 2025."
Mamuju, TOKATA.id - Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Nurhalia B, mengungkap fakta pahit ini usai mewakili Pelaksana Tugas Kepala Bapperida, Darwis Damir, dalam Workshop Evaluasi Pendampingan Percepatan Penurunan Stunting di Nuanza Hotel & Convention, Bekasi, 9–12 Desember 2025.
Berdasarkan laporan per 30 November 2025 di aplikasi e-Human Development Worker (e-HDW), baru 30 desa (5,2%) capai skor konvergensi minimal 60%, indikator program terpadu. "Tantangan utama bukan sistem, tapi kualitas eksekusi, pemanfaatan data, dan sinergi lintas sektor di desa," tegas Nurhalia.
Kritik tajam: Capaian ini ironis, mengingat dana desa melimpah, tapi pelaksanaan morat-marit—seolah konvergensi hanyalah slogan, bukan senjata perang melawan stunting yang merenggut masa depan generasi.
30 desa berkinerja baik tersebar: Mamasa unggul (14 desa), Pasangkayu (8), Majene (5), Polewali Mandar (3). Ironisnya, 358 desa stuck di skor awal (≥0%), 77 di kategori cukup (≥40%), dan sisanya mengambang. Ini sinyal perencanaan lemah, pendataan cacat, serta keterlibatan sektor minim.
Secara nasional, Perpres 12/2025 (RPJMN 2025–2029) targetkan stunting 18,8% tahun ini, turun ke 14,2% 2029. Kemendes PDT dorong kader KPM, Posyandu, TPK via e-HDW. Provinsi Sulbar ikut via RPJMD 2025–2029: 33,33% pada 2025, 18% 2030.
Plt Kepala Bapperida, Darwis Damir, janji fokus perbaiki pola pangan bergizi via "Sulbar Sehat"—Quick Wins Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga. "Kami kuatkan perencanaan data-driven, konvergensi desa, integrasi ke RPJMD, RKPD, APBD 2026," ujarnya.
"Dengan pendampingan kuat, kebijakan konsisten, koordinasi provinsi-desa, stunting Sulbar harus turun efektif—bukan janji kosong bagi ibu-anak rentan," tegas Darwis.
Kriteria Desa Berkinerja Baik
Desa sukses harus penuhi:
Kartu skor e-HDW ≥60%, diverifikasi KPM.
Rembuk stunting libatkan warga-stakeholder.
Anggaran desa alokasikan pencegahan stunting, insentif kader.
Evaluasi semi-tahun (Juni) dan akhir (Desember).
Laporan TPK fasilitasi rumah tangga berisiko.
KPM/TPK/kader Posyandu terlatih modul konvergensi.
Minimal satu Posyandu aktif standar.
Kondisi ini soroti urgensi: tanpa reformasi desa, mimpi Sulbar bebas stunting hanyalah fatamorgana. (*/Rigo Pramana)