Dari Titian Darurat ke Jembatan Layak, Perjuangan 144 Akses Pendidikan di Sulbar

"Merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berpacu dengan waktu. Mereka menyiapkan usulan pembangunan 144 unit jembatan penyeberangan yang tersebar di enam kabupaten, guna menjamin keselamatan dan akses pendidikan bagi pelajar di wilayah terpencil. Tenggat waktu 4 Desember pun dikebut, bahkan diupayakan usulan sudah tiba di Jakarta sehari lebih cepat."

Mamuju, TOKATA.id – Langkah cepat ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyikapi arahan nasional tentang akses pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan usulan jembatan penyeberangan menuju satuan pendidikan, Selasa (02/12).

Rapat yang digelar secara hybrid itu dihadiri jajaran perangkat daerah terkait, seperti Bapperida, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan dari enam kabupaten se-Sulbar. Atmosfernya tegas bergerak sekarang.

“Pemerintah daerah harus bergerak cepat dalam menyusun dan mengajukan usulan. Ini penting agar kebutuhan akses pendidikan di kawasan terisolir dapat segera dipenuhi melalui dukungan pemerintah pusat,” tegas Junda Maulana membuka rapat. Pernyataannya langsung menyasar pokok persoalan kesenjangan akses yang selama ini mengandalkan titian darurat dan penyeberangan tradisional yang berisiko.

Arahan tersebut diperkuat oleh Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir. Ia menyatakan bahwa percepatan ini adalah perintah langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. 

“Ini tindak lanjut sesuai arahan Pak Gubernur. Usulan harus segera diajukan, jangan menunggu tenggat 4 Desember. Lebih cepat lebih baik, bahkan kalau memungkinkan kita sampaikan ke Mendagri pada 3 Desember,” ujar Darwis dengan nada mendesak.

Komitmen itu diterjemahkan dalam data konkret. Berdasarkan pendataan Bapperida Sulbar, total terdapat 144 unit jembatan penyeberangan yang mendesak untuk dibangun. Angka tersebut merepresentasikan jeritan kebutuhan dari pelosok provinsi yang topografinya didominasi perbukitan dan sungai.

Mamasa menjadi kabupaten dengan kebutuhan tertinggi (42 unit), disusul Mamuju (36 unit), Polewali Mandar (28 unit), Mamuju Tengah (17 unit), dan Pasangkayu (9 unit). Setiap angka di belakang nama daerah itu adalah cerita tentang perjuangan siswa menempuh jalan berbahaya demi secercah ilmu.

Melalui rakor ini, Pemprov Sulbar tak hanya berkomitmen memenuhi tenggat administratif. Lebih dari itu, mereka sedang memperjuangkan transformasi akses: dari yang penuh risiko menjadi infrastruktur yang menjamin keselamatan. Percepatan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk pemerataan layanan pendidikan dan mengikis ketertinggalan di daerah terisolir.

Pembangunan 144 jembatan tersebut, jika terealisasi, bukan sekadar proyek fisik. Ia akan menjadi titian nyata menuju masa depan yang lebih setara bagi anak-anak Sulbar.

(*/Rigo Pramana)