Bapperida Sulawesi Barat Benahi Data, Siapkan Dokumen Infrastruktur untuk Kurasi Ketat Tingkat Pusat
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai menggesak mesin birokrasinya untuk sebuah pertarungan perencanaan di tingkat nasional. Dalam sebuah rapat virtual yang digelar Senin (8/12/2025), Bapperida Sulbar mengingatkan seluruh jajaran: data infrastruktur yang akurat dan dokumen yang lengkap adalah senjata utama untuk bisa lolos kurasi dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah (Rakorbangwil) Nasional 2027. Tanpanya, program pembangunan daerah terancam 'ditangguhkan' atau bahkan 'ditolak' oleh pemerintah pusat."
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai mengencangkan sekrup persiapan menuju ajang penting perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar rapat persiapan daring, Senin (8/12/2025), sebagai langkah pertama sinkronisasi data program infrastruktur lintas sektor. Targetnya jelas: memastikan setiap usulan dari bumi Sandeq Raja itu memiliki daya saing kuat dalam proses kurasi Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah (Rakorbangwil) Tingkat Nasional tahun 2027.
Rapat yang dipimpin Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Ifwil) Bapperida Sulbar, Arjanto, ini dihadiri perangkat daerah provinsi, Bappeda kabupaten se-Sulbar, Dinas PUPR, serta unsur vertikal seperti BPBPK dan BWS V Sulawesi Barat. Dalam pengantarnya, Arjanto, yang mewakili Plt. Kepala Bapperida Muh. Darwis Damir, menegaskan rapat ini adalah fondasi awal penyelarasan program menuju panggung nasional.
"Pada menu Rakorbangwil, terdapat sebelas item pekerjaan yang harus kita dalami bersama. Seluruhnya berasal dari dokumen RPIW dan RPJMN sehingga tidak dapat ditambah di luar daftar yang telah ditetapkan," tegas Arjanto. Penegasan ini sekaligus menggarisbawahi bahwa ruang untuk improvisasi usulan baru tertutup. Pertarungan akan terjadi pada kualitas dan kelengkapan data setiap item yang telah ada.
Arjanto juga mengingatkan tentang karakteristik sistem Rakorbangwil yang memiliki tiga kategori status mengerikan: 'diterima', 'ditangguhkan', atau 'ditolak'. Pemahaman terhadap karakteristik ini disebutnya krusial, sebab akan menentukan nasib program di meja kurasi nasional.
Sorotan Isu Teknis: Dari Banjir Kaluku hingga SPAM Over Capacity
Pembahasan substantif kemudian menyasar sektor per sektor. Di bidang Sumber Daya Air, sejumlah program strategis seperti penanganan banjir Sungai Kaluku di Mamuju, penanganan Sungai Tatoa, serta penyediaan air baku di Kabupaten Pasangkayu dibedah. Sementara di bidang permukiman, masalah mencuat mulai dari layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah melebihi kapasitas, kesiapan dokumen Readiness Criteria, hingga kendala lahan yang menjadi ganjalan kronis dalam sejumlah rencana pembangunan.
"Inilah yang kita adakan rapat kali ini, untuk memastikan catatan setiap kegiatan terisi lengkap. Jika tidak lengkap, kita akan mengalami kendala pada tahapan berikutnya," tegas pimpinan rapat lagi, menyiratkan urgensi pekerjaan rumah yang menumpuk.
Dari ruang diskusi virtual itu, mengemuka beberapa isu teknis yang membutuhkan perhatian serius: perlunya sinkronisasi kewenangan yang kerap tumpang tindih antarinstansi, kesiapan teknis jaringan transmisi dan distribusi, serta pemenuhan dokumen teknis sebagai prasyarat mutlak.
Empat Perintah Tegas dan Tenggat Ketat
Sebagai tindak lanjut yang tidak bisa ditawar, Arjanto mengeluarkan empat instruksi tegas:
Seluruh kabupaten wajib melengkapi catatan pada format Excel Rakorbangwil dan menyampaikannya paling lambat 9 Desember 2025, pukul 10.00 WITA.
Seluruh data harus bersumber dari perangkat daerah teknis sesuai kewenangan, menjamin validitas dan akuntabilitas.
Dokumen Readiness Criteria menjadi syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan pada tahap pengusulan final.
Setiap usulan wajib memuat gambaran dampak konkret terhadap masyarakat dan pengembangan kawasan, bukan sekadar daftar proyek.
Rapat ditutup dengan desakan agar seluruh pihak mempercepat pemenuhan data. Komitmen membangun infrastruktur dan konektivitas untuk mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera—sebagaimana visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga—kini diuji dalam ketelitian menyiapkan dokumen. Peserta yang membutuhkan pendalaman teknis diarahkan untuk berkoordinasi dengan narahubung, I Ketut Wibawa Bagianadi, dari Bapperida Sulbar.
Langkah ini adalah sebuah sinyal: di meja perencanaan nasional, hanya yang paling siap, lengkap, dan tajam datanya yang akan merebut perhatian dan anggaran. Sulbar tampaknya tidak ingin hanya menjadi penonton. (*/Rigo Pramana)