Arsip Rapi, Data Akurat: Langkah Konkret Pemkesra Sulbar Wujudkan Program Keagamaan dan Layanan Dasar yang Berkualitas
"Dalam dua forum berbeda pada hari yang sama, Senin (01/12), Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmen ganda: mendisiplinkan tata kelola dokumentasi program keagamaan dan mengevaluasi ketajaman pelayanan dasar kepada publik. Langkah ini merupakan respons langsung atas arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas layanan di semua lini pemerintahan."
Mamuju, TOKATA.id - Di bawah payung arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) menjalankan dua mandat krusial secara paralel. Pada Senin (1/12/2025), fokus tidak hanya tertuju pada substansi program, tetapi lebih mendasar: pada tulang punggung administrasi dan bukti kinerja yang sering terabaikan—yaitu arsip dan data.
Di satu sisi, melalui Misrawati, Biro Pemkesra hadir memberi penegasan dalam pengelolaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). Pesannya tegas: dokumentasi bukan sekadar ritual birokrasi, melainkan napas untuk evaluasi dan jaminan keberlanjutan program. Setiap lembar arsip yang tertib, setiap data yang akurat, dan setiap informasi yang tersinkronisasi antar-perangkat daerah adalah cermin dari tata kelola yang sehat. "Ini menjadi unsur penting," tegasnya, menandai komitmen untuk mengubah memori organisasi dari yang sekadar mengingat menjadi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Di tempat terpisah namun dalam waktu beriringan, Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, memimpin Diseminasi Akhir Monev Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 secara virtual. Forum ini menjadi ruang bedah kinerja yang kritis. Murdanil mengakui kemajuan, tetapi tidak berpaling dari realita pahit: tantangan klasik seperti ketidakcukupan SDM, sarana prasarana, dan ketidaktepatan pelaporan masih membayangi. Hasil monev, ditegaskannya, bukan akhir perjalanan, melainkan kompas untuk kebijakan yang lebih tajam dan pelayanan dasar yang lebih merata. "Untuk memastikan pelayanan dasar semakin berkualitas," ujarnya.
Dua agenda ini, meski berbeda ranah—keagamaan dan layanan dasar—menyatu dalam satu filosofi pemerintahan: bahwa keberhasilan program selalu berakar pada ketertiban administrasi dan kejernihan data. Dukungan Biro Pemkesra terhadap LPTQ dan pemantauan SPM adalah dua sisi dari koin yang sama: upaya sistematis untuk membangun fondasi yang kokoh sebelum menambah ketinggian bangunan.
Dalam rapat virtual itu, Surahmat Musa, penelaah teknis kebijakan Biro Pemkesra, hadir melakukan penyelaman data, menguji validitas capaian yang dilaporkan. Kehadirannya mengisyaratkan bahwa setiap angka akan ditimbang, setiap klaim akan diverifikasi. Murdanil menutup dengan tekad mempercepat pencapaian target SPM, khususnya di wilayah-wilayah yang masih terengah oleh keterbatasan. Sebuah penegasan bahwa dalam tata kelola yang baik, tidak boleh ada satu pun wilayah yang tertinggal hanya karena arsipnya berantakan atau datanya gelap. (*/Rigo Pramana)