Sekprov Sulbar Luncurkan Pos Penimbangan untuk Percepatan Deteksi Stunting
Mamuju, TOKATA.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, secara resmi melaunching Pos Penimbangan Maju Sejahtera pada Jumat, 14 November 2025. Pos pelayanan ini berlokasi di Pendopo Rumah Aspirasi, Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Sulbar dan hadir sebagai langkah strategis memperluas akses layanan tumbuh kembang anak bagi ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemprov Sulbar.
Junda Maulana mengapresiasi inisiatif Dinas Kesehatan Sulawesi Barat yang menghadirkan pos penimbangan khusus ini. Menurutnya, ini adalah respons tepat dari masukan Pemkab Mamuju terkait rendahnya angka kunjungan anak ke posyandu konvensional.
“Ini adalah langkah sangat baik. Kami beri apresiasi tinggi kepada Dinas Kesehatan yang hadir dengan inovasi ini, karena seringkali ASN terjebak kesibukan sehingga lupa membawa anaknya ke posyandu,” tegas Junda.
Sekretaris Daerah menegaskan bahwa keberadaan pos penimbangan di lingkungan kerja Pemprov adalah upaya krusial untuk menurunkan angka stunting. Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan serius di atas rata-rata nasional.
Data BPGRM mencatat angka stunting Sulbar di kisaran 26 persen, sementara Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan 35 persen. Kunjungan ke posyandu pun fluktuatif antara 60 hingga 90 persen, dengan rata-rata 74 persen. Angka ini jauh dari ideal untuk deteksi dini tumbuh kembang anak.
“Stunting di Sulbar masih cukup tinggi. Upaya harus dimulai dari posyandu. Jika kunjungan di bawah standar, maka berisiko besar anak-anak yang tidak terpantau,” jelasnya.
Saat mengecek meja layanan, Sekda memuji adanya meja edukasi yang memberikan informasi langsung kepada orang tua tentang status gizi dan risiko pertumbuhan anak.
“Posyandu bukan hanya formalitas. Orang tua harus tahu kondisi anaknya. Edukasi seperti ini penting agar mereka sadar jika anak berisiko atau berat badannya mendekati batas bawah normal,” ujarnya penuh penegasan.
Junda berharap model layanan ini segera diterapkan di kantor pemerintah lainnya, termasuk instansi vertikal dan kabupaten.
Ia juga mendukung pengembangan layanan integratif yang menggabungkan posyandu dan PAUD, mengingat banyak anak ASN berusia di bawah lima tahun.
“Kalau posyandu dan PAUD digabung, orang tua bisa bekerja dengan tenang, sementara anak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan secara bersamaan. Ini solusi yang sangat membantu,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menjelaskan pos penimbangan ini difokuskan untuk anak-anak ASN Pemprov yang selama ini kurang rutin mengakses posyandu umum.
“Sebagian besar anak ASN kesulitan berkunjung ke posyandu karena kesibukan orang tua. Kami membantu Pemkab Mamuju karena kantor Pemprov berada di Mamuju. Inisiatif ini juga didukung penuh oleh Pak Gubernur,” katanya.
Layanan pos penimbangan akan dibuka sebulan sekali sesuai jadwal posyandu, dan disediakan layanan tambahan setiap Jumat untuk pegawai Pemprov yang tidak bisa hadir pada hari utama penimbangan. (*/Rigo Pramana)