Pengendalian Inflasi Sulawesi Barat: IPH Minus 1,14 Persen Tanda Keberhasilan Strategi Pemerintah

"Sulawesi Barat menunjukkan prestasi gemilang dalam pengendalian inflasi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang mencapai minus 1,14 persen pada pekan ketiga November 2025. Keberhasilan ini berkat penurunan harga beberapa komoditas pangan strategis dan intervensi cepat pemerintah daerah, di bawah kendali Gubernur Suhardi Duka, untuk menguatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian pasar."

Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencatat capaian positif signifikan dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Sulawesi Barat berhasil menekan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menjadi -1,14 persen pada minggu ketiga November 2025.

Penurunan IPH tersebut terutama didorong oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Kondisi ini mencerminkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga, meskipun menghadapi dinamika pasokan dan permintaan yang kerap bergejolak.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat menegaskan bahwa pencapaian ini sejalan dengan kebijakan strategis Gubernur Suhardi Duka, yang sejak awal masa kepemimpinannya menempatkan penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi sebagai prioritas utama.

"Penurunan IPH -1,14 persen ini mencerminkan arahan Bapak Gubernur sejak awal tahun yang menekankan pentingnya penguatan pasokan pangan, peningkatan pendataan harga secara real-time, dan intervensi cepat lewat operasi pasar," ujar Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, usai memantau rakor secara virtual dengan jajaran bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Saleh melanjutkan, Wamendagri memberikan apresiasi khusus bagi daerah-daerah yang berhasil menekan laju kenaikan harga, termasuk Sulawesi Barat. Dalam arahannya, Wamendagri menekankan perlunya pemantauan harga harian yang ketat, menjaga stabilitas stok pangan, memperkuat kerja sama antar wilayah, serta memastikan intervensi cepat saat terjadi gejolak harga.

Meski demikian, sejumlah komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam ras masih perlu diwaspadai karena memiliki potensi memicu fluktuasi harga yang cukup besar.

"Pendekatan kolaboratif yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur membuka ruang bagi intervensi pengendalian inflasi yang lebih responsif dan terarah. Ini menjadi salah satu faktor utama penguatan stabilitas harga di Sulawesi Barat," tambah Saleh.

Menjelang Desember dan awal tahun, periode yang umumnya diwarnai peningkatan permintaan dan potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, Bapperida Sulbar menegaskan kesiapan memperkuat langkah antisipatif sesuai arahan Gubernur dan Wamendagri.

"Bapperida akan terus memantau dinamika harga dan mendorong seluruh perangkat daerah bergerak cepat di lapangan. Gubernur menegaskan stabilitas harga menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat," tegas Saleh.

Di bawah komando Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta koordinasi erat dengan Sekretaris Daerah Provinsi Junda Maulana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan kebijakan pengendalian inflasi akan dipererat melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan seluruh perangkat terkait.

"Capaian IPH ini menjadi indikator jelas bahwa langkah kita sudah tepat, namun kewaspadaan harus tetap dijaga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen kuat menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun," tegas Plt Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir. (*/Rigo Pramana)