Mendorong Pelayanan Optimal, Bapperida Sulbar Aktif dalam Forum Konsultasi Publik Kemendagri

"Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan perannya sebagai pilar perencanaan yang responsif dan aktif mendorong peningkatan mutu layanan pemerintahan. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Fasilitasi Layanan Administrasi dan Konsultasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (24/11)"

Mamuju, TOKATA.id — Bapperida Sulawesi Barat menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat kualitas layanan pemerintahan melalui partisipasi aktif pada Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Forum yang digelar secara virtual pada Senin (24/11) ini merupakan momen penting bagi perbaikan standar layanan fasilitasi administrasi dan konsultasi pemerintah daerah.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapperida Sulbar, Misrina, mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida, Darwis Damir, menyampaikan pandangan teknis mengenai kebutuhan daerah dalam penyempurnaan standar layanan Kemendagri. "Kami memanfaatkan forum ini sebagai ruang evaluasi kritis terhadap layanan yang selama ini menjadi tumpuan, khususnya pada evaluasi Ranperda RPJPD/RPJMD Provinsi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah," ujar Misrina.

Dua layanan tersebut dinilai sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah Sulawesi Barat. Pandangan ini juga sejalan dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menyekat langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan administrasi dan konsultasi secara berkelanjutan.

FKP yang menjadi bagian dari peninjauan ulang Kepmendagri Nomor 100.4.3-1172 Tahun 2023 ini, dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi. Evan menegaskan pentingnya forum sebagai sarana menyaring aspirasi pengguna layanan sekaligus merumuskan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang menyentuh kebutuhan riil.

“Pelayanan publik adalah wajah birokrasi. Mutu pelayanan langsung berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, forum seperti ini sangat krusial dalam mewujudkan Asta Cita, cita-cita pemerintah yang luhur,” tegas Evan.

Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menyambut positif forum ini. Ia mengapresiasi hadirnya narasumber dengan perspektif strategis memperkuat pelayanan publik. Materi diskusi dinilai relevan dan siap diadopsi sebagai acuan penguatan layanan internal perangkat daerah, khususnya di Bapperida Sulbar. (*/Rigo Pramana)