Dinkes Sulbar Perkuat Sistem Respons Cepat Hadapi Keracunan Pangan
Polewali Mandar, TOKATA.id - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus mengintensifkan sistem kewaspadaan dini dan respons cepat terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB)
melalui sosialisasi pencatatan dan pelaporan keracunan pangan di program MBG (Makan Bergizi Gratis) menggunakan aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons).
Kegiatan yang digelar Kamis (06/11) di Kabupaten Polewali Mandar tersebut melibatkan petugas surveilans dan kesehatan lingkungan dari Puskesmas Massenga. Ini selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, buah gagasan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, guna mendukung Panca Daya ke-3—membangun sumber daya manusia unggul lewat peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Polewali Mandar, dr. Gunadil, mengapresiasi dukungan tim provinsi. “Kegiatan ini krusial memperkuat kapasitas petugas puskesmas agar mampu melaporkan kasus keracunan pangan dengan cepat dan tepat. Respons dini kunci mencegah meluasnya dampak KLB di masyarakat,” tegasnya.
Tim Dinas Kesehatan Provinsi, yang terdiri dari program surveilans imunisasi dan kesehatan lingkungan, berkoordinasi teknis dengan Dinas Kabupaten sebelum mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Di sana, diskusi lapangan dan sosialisasi berfokus pada:
Pengawasan sumber dan saluran air limbah serta penyimpanan air
Standar kualitas air bersih untuk pengolahan dan pencucian bahan pangan
Higiene dan sanitasi tempat pengolahan dan penyajian makanan
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan, “Melalui kegiatan ini, penerapan SKDR diharapkan semakin optimal, khususnya dalam peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi KLB berbasis pangan. Monitoring dan evaluasi rutin bersama puskesmas sangat vital untuk memastikan seluruh SPPG mematuhi standar keamanan pangan.”
Dinas juga mendorong peran aktif SPPG untuk berkoordinasi dengan petugas kesehatan mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai pijakan mewujudkan keamanan pangan berkualitas serta masyarakat Sulawesi Barat yang sehat dan sejahtera. (Rigo Pramana)