Darwis Damir Tegaskan Efisiensi Anggaran Menyongsong APBD 2026

Mamuju, TOKATA.id – Menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dihadapkan pada tantangan besar berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Plt. Kepala Bapperida, Darwis Damir, menginstruksikan langkah strategi fiskal yang ketat dan efisiensi anggaran untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Darwis Damir, memberikan arahan tegas kepada Pejabat Fungsional Perencana dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi terkait strategi fiskal menjelang tahun anggaran 2026. Arahan disampaikan dalam rapat yang digelar di Ruang RPJMD Kantor Bapperida, Jumat, (14/11).

Darwis menegaskan, fokus pembahasan anggaran tahun depan adalah menghadapi penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat serta menerapkan efisiensi anggaran yang maksimal. "Sebagaimana arahan Bapak Gubernur, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD harus berbasis data dan kinerja. Proses pengadaan barang dan jasa harus lebih cepat dan optimal. Selain itu, pengurangan belanja tidak produktif wajib dilakukan," ujarnya.

Arahan ini disampaikan di hadapan para pejabat perencana bersama Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, sebagai tindak lanjut Rapat Pimpinan yang juga dihadiri Gubernur Sulawesi Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi.

Dalam pembahasan rancangan awal APBD 2026, Darwis mengungkapkan adanya penurunan dana transfer mencapai lebih dari Rp330 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya yang tertuang dalam KUA dan PPAS 2026. "Penurunan signifikan ini memaksa pemerintah daerah mencari penggantinya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rencana penerimaan pembiayaan," jelasnya.

Langkah ini menjadi sinyal penting bahwa pemprov pun harus lebih cermat dan efektif mengelola anggaran agar program pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan. Penyesuaian kebijakan fiskal menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah dinamika anggaran yang menantang. (*/Rigo Pramana)