Dari Uji Mutu hingga Kartu Kredit Pemerintah: Langkah Strategis Sulawesi Barat Menuju Smart Province
Mamuju, TOKATA.id - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat kembali tampil sebagai motor penggerak dalam Capacity Building, Rapat Koordinasi, serta penyusunan Rencana Aksi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Barat Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung intens di Hotel d’Maleo pada Jumat (14/11).
Rangkaian acara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pertemuan ini adalah kelanjutan penting dari Rapat Kerja Bersama TP2DD Sulawesi Barat dengan provinsi Jawa Tengah dan TP2DD Kota Semarang yang berlangsung pada 28–29 Oktober 2025.
[Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Penyusunan rencana aksi harus dilakukan secara optimistis, namun tetap realistis agar implementasinya berjalan efektif dan berdampak bagi pelayanan publik dan peningkatan PAD,] demikian kata Eka Putra.
Dalam pertemuan tersebut hadir seluruh anggota TP2DD kabupaten se-Sulawesi Barat dan para Kepala Cabang Bank Sulselbar yang mewakili wilayah. Juga melibatkan pemateri dari DKSP Bank Indonesia yang memaparkan perkembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) beserta arah pengembangannya ke depan. Divisi Digital dan Layanan Kantor Pusat Bank Sulselbar menyuguhkan materi mengenai perluasan layanan digital dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Sulawesi Barat.
Dari ranah pemerintah provinsi, hadir Syaharuddin, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, bersama representasi UPTD Laboratorium Uji Mutu dan Standarisasi Dinas PU, serta pengelola retribusi dari Dinas Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.
Pada momentum ini, Pemerintah Provinsi menetapkan dua program unggulan sebagai tulang punggung digitalisasi tahun 2026:
Percepatan Elektronifikasi Retribusi Layanan Uji Mutu dengan integrasi e-Laboroji dan sistem pembayaran Bank Sulselbar berbasis QRIS Dinamis.
Optimalisasi Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam seluruh transaksi belanja daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Syaharuddin menekankan pentingnya kedua program ini sebagai solusi konkret yang meretas jalan bagi digitalisasi layanan publik sekaligus memperkokoh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
[Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperluas digitalisasi pembayaran layanan publik serta meningkatkan efisiensi belanja pemerintah melalui pemanfaatan KKI. Implementasi dua program ini diharapkan membawa dampak nyata pada kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern,] jelas Syaharuddin.
Di sisi lain, Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan dukungan penuh terhadap peningkatan kapasitas TP2DD dan percepatan program digitalisasi yang ditargetkan berjalan pada tahun 2026.
[BPKPD mendorong penuh pelaksanaan rencana aksi TP2DD dengan memperkuat kolaborasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Indonesia. Sinergi ini adalah kunci memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,] tambah Ali Chandra.
Kegiatan ini menegaskan optimisme Sulawesi Barat memperkuat koordinasi antar-TP2DD dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, digital, serta berdampak positif luas bagi masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkokoh tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas bagi seluruh warga Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)